BPK: Pupuk Indonesia Lakukan Pemborosan Belanja Subsidi Rp2,92 T

Pembagian alokasi produksi pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi.

Qonita Azzahra

Terbit 28 May 2025 09:55 WIB

Pekerja mengangkut karung pupuk urea di gudang Lini 2 Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung, Rabu (28/2/2024). Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi pupuk subsidi jenis urea sebanyak 204 ribu ton di 2024 guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Ardiansyah.

tirto.id - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya pemborosan belanja subsidi pupuk pemerintah oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp2,92 triliun selama periode 2020-2022.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,83 triliun di antaranya dialokasikan untuk pengadaan pupuk urea bersubsidi yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi operasional masing-masing anak perusahaan produsen pupuk.

“Kebijakan alokasi produksi pupuk bersubsidi masih dititikberatkan pada produsen dengan biaya produksi paling tinggi, sedangkan produsen dengan biaya produksi paling rendah lebih diprioritaskan untuk produksi pupuk nonsubsidi,” tulis BPK dalam laporannya, dikutip Rabu (28/5/2025).

Selain itu, hasil perbandingan antara alokasi pada kontrak dengan rata-rata tertimbang kapasitas operasional juga menunjukkan bahwa pembagian alokasi produksi pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi masing-masing produsen pupuk. Sehingga, berdasar temuan ini BPK merekomendasikan agar Dewan Komisaris Pupuk Indonesia dapat memberikan peringatan tegas kepada Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.

“BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT PI agar memberikan peringatan dan arahan kepada Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT PI yang tidak cermat melanggar tata kelola yang sehat dan kurang mempertimbangkan efisiensi dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi kepada anak perusahaan,” kata BPK.

Sebagai informasi, untuk periode 2020-2022, jabatan Direktur Utama Pupuk Indonesia diduduki Achmad Bakir Pasaman, yang kemudian digantikan Rahmat Pribadi sejak Juli 2023. Sedangkan, Gusrizal menjabat sebagai Direktur Pemasaran, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Direktur Utama.

Sementara itu, pada 2020 Pupuk Indonesia mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi mencapai 8,43 juta ton. Sedangkan pada 2021, Pupuk Indonesia hanya mampu menyalurkan sekitar 90 persen dari alokasi penyaluran pupuk subsidi yang sebesar 9,04 juta ton. Selanjutnya, pada 2022 Perseroan mengklaim telah menyalurkan total 18,84 juta ton pupuk bersubsidi.