BKPM Siap Dialog dengan Investor Cina Bahas Surat ke Prabowo

tirto.id - Pemerintah memastikan akan menjalin komunikasi lebih intensif dengan para investor asal Cina. Hal ini menyusul surat yang dikirimkan China Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Cina kepada Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan bahwa surat tersebut tidak dipandang sebagai keluhan, melainkan masukan berharga untuk perbaikan iklim investasi di Tanah Air.

"Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi Cina. Itu hal yang wajar-wajar aja," kata Todotua di Komplek Kementerian Investasi, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, keberadaan catatan dari para pengusaha Cina itu justru menunjukkan bahwa para pelaku usaha masih peduli terhadap kondisi investasi di Indonesia.

"Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu adalah sesuatu hal yang positif," ucapnya.

Todotua mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam iklim investasi nasional. Namun, ia memastikan BKPM terus bekerja keras menciptakan suasana yang kondusif.

"Tugas kita paling pertama menciptakan iklim investasi yang kondusif dan baik. Negara ini punya potensi sumber daya alam, demand market terbesar dengan populasi besar, dan wilayah yang strategis," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini serius menjalankan program hilirisasi sebagai bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih.

"Harapannya, berbagai komoditi seperti batubara, oil and gas, agrikultur, itu pengolahannya bisa ada di sini. Sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi," ujar Todotua.

Meskipun mengaku belum mengetahui apa tindak lanjut atas surat tersebut, Todotua memastikan pemerintah bakal aktif berdialog dengan investor Cina. Tidak menutup kemungkinan juga pemerintah akan menjalin komunikasi agar investor Cina lebih tenang.

“Iya pasti (akan jalin komunikasi), pasti kalau ada itu,” tuturnya.

Adapun, surat yang dikirim oleh Kamar Dagang Cina kepada Presiden Prabowo Subianto berisi keluhan terkait kondisi iklim investasi di Indonesia yang dinilai semakin menantang dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menegaskan bahwa meskipun mereka telah berinvestasi secara signifikan, mematuhi regulasi yang berlaku, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan program tanggung jawab sosial, namun mereka justru menghadapi berbagai hambatan yang dianggap mengganggu keberlanjutan usaha.

Hambatan tersebut disebut tidak hanya berasal dari aspek regulasi yang semakin ketat, namun juga dari implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing.

“Permasalahan ini telah sangat mengganggu kegiatan usaha normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi Tiongkok mengenai kondisi iklim usaha dan prospek masa depan mereka di Indonesia,” keluh para pengusaha Cina tersebut.

Surat tersebut menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap membebani operasional perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam dan industri strategis.

Para investor mengeluhkan kenaikan pajak, pungutan, serta royalti mineral yang dinilai meningkat signifikan dan berdampak langsung pada biaya produksi. Selain itu, mereka juga menyoroti intensitas pemeriksaan pajak yang lebih ketat disertai sanksi denda besar, yang menurut mereka menambah tekanan finansial.