Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan alasan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen.
Meskipun diragukan oleh sejumlah pakar, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini menurut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, cukup masuk akal. Menurutnya hal ini didorong oleh belanja pemerintah di Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Makan siang bergizi gratis yang nilainya luar biasa itu masuk ke dalam market, dan faktanya itu memutar ekonomi kita, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (kuartal II-2025),” katanya di kantor BKPM, Rabu (13/8/2025).
Dia menjelaskan, naik turunnya pertumbuhan ekonomi bergantung kepada seberapa besar uang yang digelontorkan ke pasar, yang muaranya menggerakkan berbagai kegiatan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Menurut Nurul, hal ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Bukannya menahan belanja, namun mengalihkannya pada program MBG yang memiliki efek berganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025.
“Yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo itu bukan menahan pengeluaran, tetapi yang tadinya pengeluaran di program-program yang lain, dipindahkan ke makan siang gratis,” ujarnya.
Nurul melanjutkan, program-program yang anggarannya dialihkan untuk program MBG menjadi sarang korupsi dan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Jadi, yang bergeser adalah tentang sektor di mana yang tadinya semua pemerintah menjalankan program, dan di dalamnya saya yakin pasti ada korupsi-korupsinya, sehingga (uang) korupsi-korupsi ini engga masuk ke market,” ucapnya.
Kini, dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan melakukan efisiensi anggaran untuk program prioritas, efek domino ke perekonomian lebih terasa.
“Jadi, kalau korupsi sampai triliunan, yang keluar cuma ratusan juta. Sisanya tersimpan. Bahkan ada akun yang sampai triliunan, yang di dalam rumah disimpen duit. Bayangkan kalau uang itu tergelotor masuk ke market,” ucapnya.
“Ini yang dilakukan Bapak Presiden, hajar semua koruptor, jangan dikasih program supaya enggak bisa korupsi, uangnya kita pake menggelontor masuk ke market, membela yang kecil, dan ekonomi tumbuh, itu fakta yang enggak bisa dibantah,” sambungnya.
Adapun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana mengungkap realisasi APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 11 Agustus 2025 mencapai Rp8,2 triliun, dan targetnya hingga akhir bulan ini mencapai Rp10 triliun sampai dengan Rp11 triliun.
Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
"Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan InSya-Allah akan mendekati angka 20 juta," kata Dadan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
