Masuk tirto.id
tirto.id - Menko Polkam Budi Gunawan (BG) meminta tambahan anggaran untuk menjalankan mandat strategis di Kementeriannya menjadi Rp728,8 miliar.
Dia menjelaskan, pagu indikatif sebesar Rp126,5 miliar untuk 2026 belum mencakup belanja untuk melaksanakan tugas koordinasi yang menjadi inti dari mandat Kemenko Polkam.
Pagu yang diberikan, menurutnya, baru menghitung pengeluaran untuk operasional pegawai sebesar Rp95,1 miliar dan operasional perkantoran sebesar Rp31,4 miliar.
Karena itu, dengan menghitung kebutuhan atas tugas koordinasi, pembangunan command center serta dukungan manajemen, dia mengusulkan agar anggaran ditambah sebesar Rp602,3 miliar menjadi Rp728,8 miliar.
“Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," katanya dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI, Senin (7/7/2205).
Secara terperinci, anggaran jumbo ini akan digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp195,3 miliar, yang mencakup koordinasi politik dalam negeri Rp29 miliar, koordinasi politik luar negeri Rp23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp34,5 miliar.
Serta, koordinasi keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, koordinasi komunikasi dan informasi Rp30 miliar, Kompolnas Rp20 miliar, dan Komisi Kejaksaan Rp12 miliar.
Selanjutnya, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp533,5 miliar yang akan dialokasikan sebesar Rp250 miliarnya untuk pembangunan command center.
"Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran bukan sekadar infrastruktur fisik semata, tapi juga senter pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time," ujarnya.
Pembangunan command center menurutnya mendesak dilakukan seiring dengan situasi global yang makin kompleks dan ancaman digital yang kian nyata.
"Urgensinya semakin tinggi, mengingat tantangan yang didahapi bersifat kompleks dan segera dunia cepat berubah,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
