Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,7-5,5 persen, dengan titik tengah 5,3 persen pada 2026. Angka itu lebih tinggi dari yang diramalkan sebelumnya, yang hanya sebesar 5,1 persen.
"Tahun depan pertumbuhannya 4,7-5,5 kami perkirakan bisa sekitar 5,3 persen dan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif tadi bisa sampai kemudian 5,4 persen," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalan rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI, dikutip Jumat (22/8/2025).
Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp15.900-Rp16.400 persen dolar Amerika Serikat (AS) pada 2026, dengan kecenderungan di level Rp16.300 persen dolar AS. Angka ini sedikit lebih rendah dari mata uang Garuda yang di tahun ini diperkirakan akan berada di level Rp16.100-16.500 persen dolar AS.
"Tapi, kami memahami bahwa ketidakpastian global itu masih sangat besar saja kami akan terus lakukan upaya-upaya intervensi dan juga stabilisasi lebih lanjut," tambah Perry.
Di sisi lain, Bank Sentral memperkirakan inflasi di tahun depan akan sebesar 2,7 persen, dengan kisaran masih di level 1,5-3,5 persen. Angka inflasi ini lebih tinggi dari tingkat inflasi yang di tahun ini dinilai akan berada di level 2,5 persen.
Terlepas dari itu, Perry menjelaskan, selain memastikan stabilitas rupiah, Bank Indonesia juga berkomitmen mendukung program prioritas Asta Cita, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai target-target tersebut, Bank Sentral akan selalu memonitor anggaran ekonomi makro (macro budget) dari sisi pembayaran, melakukan pendalaman pasar uang, hingga menciptakan kondisi ekonomi dan keuangan yang inklusif, serta mendorong percepatan implementasi ekonomi hijau.
"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar seperti tadi. Satu, suku bunga kredit sudah kami turunkan dan kami terus mencermati ruang suku bunga untuk penurunan lebih lanjut. Dua, stabilitas nilai tukar terus kami jaga. Tiga, koordinasi fiskal monitor termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder. Empat, insentif lingkitas untuk kredit-kredit prioritas, dan kelima adalah digitalisasi," papar Perry.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
