Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026 Dinilai Ambisius

tirto.id - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai angka pertumbuhan ekonomi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 5,4 persen cenderung pencitraan dan tidak melihat realitas masyarakat.

Karena kenyataanya, rata-rata pertumbuhan ekonomi tiga tahun sebelum pandemi (2017-2019) hanya 5,09 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiga tahun pasca pandemi (2022-2024) hanya 5,13 persen (yoy). Sementara proyeksi di 2026 ditetapkan mencapai 5,4 persen.

"Jelas ini optimisme yang berlebih alias pencitraan," jelas dia dalam pernyataanya dikutip Tirto, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya penetapan 5,4 persen pertumbuhan ekonomi tentu membutuhkan efford luar biasa, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja, perang tarif antar negara, dan daya beli masyarakat yang belum stabil.

Tingkat konsumsi rumah tangga relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) di angka 4,87 persen. Sementara program-program perlindungan sosial – seperti PKH, kartu sembako, PIP, berbagai subsidi, yang selama ini menopang daya beli masyarakat masih banyak salah sasaran.

Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menambahkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam RAPBN 2026 hanya bisa dicapai bila kebijakan pusat dan daerah bergerak seirama untuk menjaga daya beli rakyat.

Saat ini, kondisi lapangan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang rapuh—pasar tradisional dan pusat perbelanjaan cenderung sepi meski di hari libur. Dalam situasi seperti ini, kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah justru kontraproduktif.

Lebih dari itu, kebijakan fiskal ke depan harus diarahkan pada instrumen yang benar-benar pro growth, dengan multiplier effect yang besar. Program-program prioritas seperti transfer ke daerah dan belanja sosial produktif harus dipastikan mengalir lancar, sehingga mampu menghidupkan aktivitas ekonomi lokal.

"Pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai jika hanya bertumpu pada daerah kaya sumber daya alam; semua daerah perlu diberi ruang fiskal dan dorongan agar bisa tumbuh Bersama," ujar Syafruddin terpisah.

Pada saat yang sama, menurutnya pemerintah juga perlu menampilkan wajah kebijakan ekonomi yang partisipatif dan demokratis. Rakyat perlu merasa dilibatkan dalam arah pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki meski kehidupan ekonomi tengah diliputi ketidaknyamanan.

Partisipasi publik ini, lanjut dia, bukan sekadar simbolis, melainkan diwujudkan melalui forum konsultasi, transparansi belanja, dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari rantai pasok program pembangunan.

"Dengan cara ini, target pertumbuhan 5,4 persen bukan hanya mungkin dicapai, tetapi juga akan memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh lapisan masyarakat," pungkas dia.

Dalam Pidato Nota Keuangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 5,4 persen, dengan inflasi terkendali di level 2,5 persen. Di sisi lain, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) ditarget berada di kisaran 6,9 persen, nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke posisi 4,44 persen-4,96 persen, angka kemiskinan diharapkan turun ke 6,5-7,5 persen, Rasio Gini turun ke 0,377-0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.