Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan rencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Rencana pembangunan SPPG tersebut bertujuan mendukung upaya pemerintah menangani masalah stunting di Indonesia.
“BGN sedang merencanakan untuk membangun 1.542 melalui dana APBN dan itu akan dibangun di-targetedarea di mana angka stunting tinggi, daerah terluar,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (21/5/2025).
Dadan mengatakan bahwa selama ini pembangunan SPPG yang sudah beroperasi sepenuhnya dilakukan oleh mitra BGN. Namun, dia menilai ke depan, pemerintah tetap perlu membangun 1.542 SPPG baru itu karena terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau mitranya.
“Jadi pembangunan SPPG melalui APBN tetap diperlukan untuk intervensi di daerah-daerah di mana penerima manfaat hanya 200, 300, 400 atau 1000 yang mungkin mitra akan sulit masuk di daerah seperti itu,” ujar Guru Besar IPB itu.
Dadan mengungkapkan saat ini SPPG sudah tersebar memberikan manfaat di seluruh provinsi, dari Sabang hingga Merauke. Namun, dia menyadari bahwa terdapat tingkat pertumbuhannya berbeda-beda di tiap wilayahnya.
Dia kemudian mencontohkan salah satu daerah dengan kasus stunting tertinggi seperti Jawa Barat. Menurut Dadan, jumlah kasus stunting yang tinggi ini juga sejalan dengan tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimana Jawa Barat memiliki banyak SPPG yang tersebar.
“Meskipun tingkat pertumbuhannya berbeda tapi saya melihat bahwa angka stunting paling tinggi itu di Jawa Barat dan alhamdulillah SPPG paling tinggi dan sesuai dengan memang angka yang ada, dari segi bukan presentasi tapi dari segi jumlah,” katanya.
“Karena 21% angka stunting di Jawa Barat dikalikan populasi yang cukup besar jadi jumlahnya cukup besar,” sambung Dadan.
Dadan menilai kemudahan akses di Jawa Barat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah SPPG oleh mitra swasta. Namun, di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti wilayah 3T, intervensi pemerintah tetap dibutuhkan untuk memastikan pemerataan layanan.
“Dan untuk itu barangkali kebetulan daerahnya (Jawa Barat) sangat mudah dijangkau sehingga mitra bisa masuk, tetapi dengan dan APBN yang ada saya kira nanti akan merata di seluruh Indonesia dan kami targetkan di daerah-daerah yang paling prioritas dengan dana APBN,” ujarnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
