Benarkah Ada Demo Besar 25 Agustus & Apa Tuntutannya?

tirto.id - Seruan untuk menggelar demo besar pada 25 Agustus 2025 menyeruak di media sosial. Beberapa akun mengajak masyarakat untuk turun ke jalan pada hari Senin pekan depan untuk mendesak Presiden Prabowo membubarkan DPR DI. Benarkah?

Demo besar disebut-sebut akan digelar pada Senin, 25 Agustus mendatang. Ajakan demo ini beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp dan unggahan-unggahan di media sosial.

Benarkah Ada Demo Besar 25 Agustus & Apa Tuntutannya?

Dalam salah satu unggahan di platform X, demo 25 Agustus akan berpusat di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Tuntutan utamanya adalah mendesak Prabowo mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan DPR.

“Sentimen publik terhadap DPR memuncak, netizen Seruan Demo Bubarkan DPR!!! Gelombang seruan untuk membubarkan DPR RI yang ramai di media sosial menjelang 25 Agustus 2025 bukanlah tanpa sebab,” seru akun X, @Heraloebss.

“Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi Di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Untuk proteksi diri dan aman pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata diarahkan kepada kita,” tulis akun X @NenkMonica.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari aliansi atau organisasi tertentu mengenai adanya rencana demo besar pada 25 Agustus 2025. Tirto akan terus memantau dan mengupdate informasi apabila ada perkembangan terbaru terkait isu tersebut.

Demo besar 25 Agustus ini juga bukan inisiasi dari para buruh, sebab ribuan buruh akan turun ke jalan pada 28 Agustus 2025. Sejumlah tuntuan tersebut terkait kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5% dan penghapusan praktik outsourcing.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan kepada AntaraNews, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di depan DPR RI dan Istana Presiden Jakarta, serta digelar serentak di berbagai kota industri besar, mulai dari Surabaya, Bandung, Medan, hingga Makassar.

Gelombang protes dari masyarakat ini dipicu dengan kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada periode ini. Salah satu tunjangan yang disorot adalah adanya tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

Respons Ketua DPR RI Terkait Protes Gaji Anggota DPR RI

Puan Maharani, Ketua DPR RI membantah jika ada kenaikan gaji anggota DPR. Menurut Puan, gaji anggota dewan masih tetap sama, yang ada hanya penambahan tunjangan.

"Nggak ada kenaikan (gaji, red.), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja," terang putri Megawati Soekarnoputri itu, dikutip Antara (22/8).

"Nggak ada kenaikan (gaji, red.), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja," tambahnya lagi.

Di kesempatan lainnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan jika pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan itu adalah angka yang masuk akal mengingat biaya kos di sekitar Senayan yang tinggi.

“Jadi, saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah, itu indekos, uang indekos dengan harga Rp3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).