Masuk tirto.id
tirto.id - Pernyataan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, dalam pemberitaan Tirto pekan lalu menjadi perbincangan pengguna platform X baru-baru ini.
Musababnya, tangkapan layar berita tersebut, yang menyoroti kurangnya lulusan STEM sebagai dalih NVDIA memilih berinvestasi ke Malaysia ketimbang Inodnesia, diunggah oleh akun @ecommurz.
Akun dengan pseudonim Elon Murz tersebut—yang populer dengan trivia hingga gosip dan informasi seputar startup dan teknologi—juga memberikan pandangan pedasnya mengenai pernyataan BKPM.
Alih-alih menyoroti persoalan kurangnya lulusan STEM, ia dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia memang tempat yang buruk untuk menjadi lokasi investasi.
"Indonesia itu mimpi buruk sebagai tujuan investasi. Praktik rente menjangkiti hampir semua lapisan, penegakan hukum tarik-ulur, politiknya kacau, birokrasi dibuat seolah untuk menguras waktu dan energi, kapitalisme kroni mengalahkan meritokrasi, regulasi mudah berubah sesuka hati, dan korupsi sudah begitu dinormalisasi—nyaris seperti pajak tersembunyi. Apa lagi yang kurang?" demikian penggalan unggahan tersebut, dikutip Selasa (13/1/2026).
Hingga tulisan ini dibuat, unggahan tersebut telah diposting ulang lebih dari seribu kali, dan mendapatkan lebih dari 2 ribu suka, dan 77 balasan.
Lantas, apakah memang lulusan STEM menjadi alasan utama keengganan investor seperti NVDIA untuk menanamkan modalnya di Indonesia?
Lulusan STEM
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 sempat merilis angka lulusan STEM di Indonesia yang memang lebih sedikit daripada lulusan STEM di negara lain.
Berdasar catatan Bappenas yang dirilis pada 2023, sebanyak 18,47 persen mahasiswa lulus dari bidang STEM di Indonesia. Angka tersebut tertinggal jauh dari negara tetangga, misalnya Malaysia dengan lulusan STEM mencapai 37,19 persen serta Singapura dengan lulusan STEM 34,3 persen.
Meski demikian, pemerintah tak tinggal diam menyikapi rendahnya lulusan STEM. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat upaya penguatan sains, teknologi, hingga kesehatan.
Direktur Eksekutif Core Indonesia M Faisal menyatakan, jumlah lulusan STEM dibanding dengan sebelum 1998 atau saat orde baru memang mengalami penurunan. Ia menilai, lulusan sosial dan humaniora saat ini justru mendominasi, jika dibandingkan dengan lulusan STEM.
"Jumlah lulusan STEM memang kalau dibandingkan dengan masa jaman sebelum 98, pada masa orde baru, pada kita masih mengalami industrialisasi tinggi, itu memang makin lama makin berkurang," ucapnya melalui pesan suara, Senin (12/1/2026).
"Kalau dibandingkan yang sekarang lebih banyak memang di luar itu [STEM], termasuk di antaranya sosial," lanjut dia.
Faisal menyatakan, minimnya lulusan STEM sejalan dengan minimnya ketersediaan pekerja dengan kemampuan tertentu di bidang tersebut. Beberapa bidang pekerjaan yang dimaksud, yakni industri manufaktur dan teknologi komunikasi.
Menurut dia, minimnya ketersediaan pekerja dengan kemampuan tertentu menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan pihak investor. Karena keterbatasan tersebut, pihak investor disebut akan mencari tempat investasi selain Indonesia.
"Terutama investasi yang masuk ke industri manufaktur, misalnya begitu, dan juga teknologi telekomunikasi, ini membutuhkan dari sisi ketersediaan skill workers. Nah, itu kan salah satu pertimbangan dalam investasi. Kalau ketersediaan skill workers terbatas, ini juga salah satu pertimbangan untuk mencari alternatif lokasi investasi di daerah yang lain," urai Faisal.
Sementara itu, ekonom Center of Economics and Law Studies Nailul Huda menyebutkan, lulusan STEM di Indonesia belum memenuhi syarat kualitas perusahaan asing. Hal ini sejalan dengan human capital index Indonesia yang dinilai masih rendah.
Adapun human capital index Indonesia kini masih di bawah Thailand, Malaysia, hingga Vietnam. Perusahaan asing disebut lebih memilih berinvestasi di ketiga negara itu daripada di Indonesia.
"Tidak heran perusahaan teknologi tinggi berinvestasi bukan di Indonesia melainkan tiga negara tersebut. Yang dicari oleh perusahaan teknologi ya lulusan STEM, dan kita masih kurang yang berkualitas," urai Nailul melalui pesan singkat.
Ia lantas menyoroti keberadaan SMK yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia. SMK disebut bertujuan mencetak lulusan siap kerja. Akan tetapi, lulusan SMK justru kebanyakan tidak bekerja.
"Artinya, lulus dari SMK tidak menjamin pekerjaan. Kualitas dari lulusan STEM ataupun SMK jurusan STEM harus diperkuat, tidak hanya asal lulus," tutur Nailul.
Di satu sisi, pengamat ekonomi Piter Abdullah tidak menganggap jumlah lulusan STEM di Indonesia sedikit. Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan banyaknya start up di bidang teknologi.
"Kita punya GOTO. Kan kita pernah mengalami periode di mana kita punya banyak startup di Asia Tenggara. Kita pernah punya unicorn yang banyak. Saya kira enggak ada kendala kalau kita bicara tentang talent di bidang teknologi," katanya, Selasa.
Faktor kebijakan dan hukum
Faisal menyatakan, minimnya investasi di Indonesia juga disebabkan kepastian kebijakan. Sedangkan, investasi disebut harus dilakukan dalam jangka panjang.
Menurur Faisal, saat pimpinan negara kerap mengubah kebijakan, iklim investasi juga akan berpengaruh. Contohnya, pimpinan negara mendukung program hilirisasi. Akan tetapi, saat ganti pimpinan negara, program hilirisasi tak lagi menjadi prioritas.
"Menurut saya juga sangat besar perannya terutama di Indonesia adalah kepastian kebijakan, kepastian kebijakan, konsisten, terus menerus, karena investasi butuh jangka panjang, kalau dia berubah-ubah kebijakannya tentu saja akan merugikan," tuturnya.
"Misalkan kalau hari ini dia kebijakannya mendukung untuk industri besok enggak, atau mendukung hilirisasi besok enggak, nah ini akan mempengaruhi, akan merusak sistem investasi ya yang berada pada sektor terkait," lanjut Faisal.
Lalu, ia turut menyinggung soal kepastian hukum Indonesia yang masih minim. Pungutan liar (pungli) dari berbagai pihak disebut kerap terjadi sehingga menyebabkan efisiensi ekonomi yang memburuk.
"Termasuk masalah prosedur, masalah pungli, gitu ya. High cost economy yang mempengaruhi dari sisi efisiensi daripada investasi yang ditanamkan," kata Faisal.
Hal senada juga disampaikan Nailul Huda. Menurut dia, premanisme serta pungli menciptakan biaya operasional yang membengkak. Padahal, masyarakat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri di industri berteknologi tinggi.
"Artinya, bisa jadi mereka [investor] tidak mau masuk bukan hanya karena jumlah lulusan STEM, tapi iklim investasi yang buruk. Masih ada premanisme ataupun biaya lain yang membuat kita masih menjadi high-cost economy," urai Nailul.
Kemudian, Piter Abdullah menyatakan, pemerintah memang sebaiknya memperbaiki banyak hal untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah disebut perlu melakukan reformasi hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi.
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut sempat berupaya memperbaiki iklim investasi melalui UU Cipta Kerja. "Hal-hal ini yang harus diperbaiki, harus ditingkatkan. Dan saya kira apa yang sekarang ini dilakukan, misalnya reformasi hukum dari kepolisian itu, percepatan reformasi kepolisian, saya kira itu perlu ditingkatkan dan diperluas," urai Piter.
"Pemerintah saya kira sudah on the track, sudah tahu masalahnya, tinggal meningkatkan langkah upaya untuk merealisasikannya," lanjut dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
