Masuk tirto.id
tirto.id - Perbankan, lembaga pengelola dana pemerintah, dan lembaga penjaminan memaparkan peran masing-masing dalam mengimplementasikan ekonomi pancasila melalui penguatan pembiayaan koperasi dan UMKM. Ketiga lembaga tersebut, yakni BUMN (diwakilkan Bank Mandiri), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dinilai menjadi pilar penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut dikemukakan dalam Ekonomi Pancasila Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA-UNPAD) dalam panel diskusi I pada Sabtu (31/01/2026). Diskusi menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN, koperasi, dan sektor keuangan dalam mendukung revitalisasi ekonomi nasional.
Senior Vice President PT Bank Mandiri Tbk, Bayu Trisno Arief, mengatakan perbankan berperan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Bank Mandiri, kata dia, berupaya menjaga keseimbangan pembiayaan korporasi dan ritel, sekaligus mendorong UMKM naik kelas melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan digitalisasi layanan keuangan.
Dari 2008 hingga 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sekitar Rp300 triliun kepada 3,19 juta debitur, dengan lebih dari 60 persen diarahkan ke sektor produksi. Menurut Bayu, pembiayaan produktif ini menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Mandiri juga memanfaatkan ekosistem nasabah korporasi untuk memperkuat rantai nilai UMKM, sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah di bawah satu persen.
Sementara itu, LPDB menegaskan posisinya sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). LPDB berfungsi melayani masyarakat dengan pendekatan benefit oriented, bukan semata mengejar keuntungan atau profit oriented. Fokus utama LPDB adalah memberikan pinjaman kepada koperasi sebagai badan usaha, bukan pinjaman personal.
Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB Yones William, M.M. menjelaskan bahwa dana bergulir yang dikelola LPDB menjadi instrumen reaktualisasi Ekonomi Pancasila. LPDB juga mendorong koperasi agar terlibat dalam rantai pasok nasional dan industri strategis melalui skema pembiayaan yang terintegrasi dengan pendampingan usaha.
“Dana gulir ini diarahkan untuk memperkuat permodalan koperasi yang menyasar ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah perdesaan,” kata Yones.
Menurutnya, LPDB berperan mendukung program revitalisasi keekonomian nasional melalui penguatan koperasi sektor riil dan pengembangan multi purpose line (MPL) industri. Dengan skema penjaminan, akses pembiayaan perbankan menjadi lebih inklusif, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem keuangan. Jamkrindo menilai kolaborasi antara bank, koperasi, LPDB, dan lembaga penjamin menjadi kunci agar UMKM dapat tumbuh sehat dan berdaya saing.
Dari sisi penjaminan, Jamkrindo menekankan perannya dalam berbagi risiko pembiayaan UMKM dan koperasi. Melalui skema penjaminan, akses pembiayaan diharapkan semakin inklusif dan berkelanjutan.
Ketiga lembaga sepakat bahwa implementasi Ekonomi Pancasila hanya dapat berjalan efektif melalui kolaborasi lintas sektor. Pembiayaan yang tepat sasaran, penjaminan yang kuat, serta pendampingan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam memperkuat ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.
==
Dini Puspita Ramadhani berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.
Editor: Andrian Pratama Taher
