Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui ketersediaan batu bara berkalori tinggi di Indonesia makin menipis. Kondisi itu menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik PT PLN (Persero), khususnya untuk proses pencampuran atau blending batu bara.
Sebagai informasi, batu bara kalori tinggi merupakan jenis batu bara dengan nilai energi di atas 6.100 kcal/kg. Biasanya, batu bara jenis ini digunakan untuk memanaskan uap yang memutar turbin pembangkit listrik karena efisiensi panasnya yang tinggi.
"Sekarang, kan, yang batu bara high calorie itu makin hari makin sedikit,” kata Bahlil usai rapat terbatas, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan dari total produksi batu bara nasional, porsi batu bara dengan nilai kalori menengah hingga tinggi relatif terbatas. Batu bara dengan kalori sekitar 5.800 hingga 6.300 hanya menyumbang kurang dari 20 persen dari total produksi nasional. Sementara mayoritas produksi batu bara Indonesia berada pada kategori kalori lebih rendah.
Karena itu, saat ini pemerintah tengah mencari solusi agar pasokan batu bara untuk pembangkit tetap terjaga.
“Nah, memang harus ada modifikasi. Nah, modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik, ya," tambah Bahlil.
Dalam hal ini, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi penyesuaian, termasuk kemungkinan pengaturan skema pencampuran batu bara. Namun, Bahlil menegaskan hingga kini belum ada keputusan mengenai penerbitan regulasi baru terkait kebijakan tersebut.
“Memang harus ada modifikasi. Nah modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik,” katanya.
Selain batu bara berkalori tinggi, keterbatasan pasokan batu bara berkalori menengah juga menjadi salah satu isu yang disorot PLN. Meski secara volume pasokan batu bara dinilai mencukupi, PLN membutuhkan jenis batu bara ini untuk mendukung operasional pembangkit.
"Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," bebernya.
Pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk memasok sekitar 180-190 juta ton batu bara bagi PLN. Adapun kontrak yang telah diteken PLN dengan para pemasok mencapai sekitar 134 juta ton.
“Secara kontrak sebenarnya tidak ada masalah,” katanya.
Ia pun menegaskan pemerintah telah turun tangan membantu PLN mencari pasokan batu bara yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit. Meski hubungan antara PLN dan pemasok pada dasarnya bersifat business to business (B2B), pemerintah memilih ikut memfasilitasi demi menjaga kualitas layanan listrik kepada masyarakat.
“Sebenarnya B2B. Pemerintah enggak boleh terlalu banyak masuk ke dalam ini. Tapi karena kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” tutup Bahlil.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
