Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui adanya kendala pada hari operasi pembangkit (HOP) listrik PLN akibat terbatasnya pasokan batu bara berkalori medium atau 5.200 kcal/kg GAR.
Menurut Bahlil, kondisi ini terjadi seiring dengan tren penurunan kualitas kalori batu bara produksi dalam negeri.
"Itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujar Bahlil di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Bahlil mengungkapkan, harga jual batu bara untuk kelistrikan berdasarkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) saat ini dipatok di angka 70 dolar AS per ton.
Sementara itu, biaya operasional penambangan atau stripping ratio (SR) untuk mendapatkan batu bara sudah terbilang tinggi, yang kini sudah menyentuh level 8 persen hingga 12 persen. Dengan biaya operasional sebesar itu dan harga jual yang rendah dinilai tidak ideal untuk kalangan usaha.
"Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah,” ucapnya.
“Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi," jelasnya.
Ia pun menanggapi keluhan pelaku usaha yang menyebut patokan harga batu bara acuan (HBA) belum direvisi sejak 2019 sementara biaya produksi terus meningkat, Bahlil mengakui hal tersebut menjadi pertimbangan penting.
"Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," tuturnya.
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang menghitung ulang plus minus dari kebijakan harga DMO. Tujuannya agar PLN tidak dirugikan di satu sisi, namun pengusaha pertambangan juga tidak mengalami kerugian di sisi lain.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," katanya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
