Bahlil Finalisasi 13 Proyek Hilirisasi Rp239 Triliun

tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah memfinalisasi 13 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp239 triliun. Hal tersebut dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Rabu (25/3/2026).

Bahlil menjelaskan, investasi baru tersebut di luar 20 proyek hilirisasi yang sebagian sudah memasuki tahap groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

“Tahap pertama yang 20 item sebagian sudah groundbreaking dan sebagian lagi bulan depan sudah akan dilakukan groundbreaking. Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil, seperti disiarkan oleh YouTube Sekretariat Negara, Kamis (26/3/2026).

Selain hilirisasi, rapat juga membahas penguatan ketahanan energi melalui pengembangan energi alternatif. Presiden, jelas Bahlil, meminta optimalisasi seluruh potensi energi domestik, mulai dari etanol, biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), hingga percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” tuturnya.

Sementara terkait kebijakan di sektor mineral, Bahlil memastikan belum ada perubahan terkait pengendalian produksi batu bara dan nikel. Pemerintah masih memantau keseimbangan pasokan dan permintaan, sembari membuka ruang relaksasi terbatas apabila harga tetap stabil.

“Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batubara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM. Andaikan pun kalau harganya stabil terus bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan sektor energi dan mineral juga akan tetap diarahkan untuk menjaga kepentingan negara dan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks itu, pemerintah juga tengah mengkaji peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui penyesuaian harga patokan mineral (HPM) nikel.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita. Kemungkinan besar HPM untuk nikel saya akan naikkan,” kata Bahlil.