Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pihaknya akan mencari solusi terkait terganggunya pasokan bahan baku emas untuk PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.
Diketahui, Antam masih mengimpor emas sekitar 30 ton dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bahkan, hingga saat ini tambang emas Antam di Pongkor, Jawa Barat, hanya mampu memproduksi 1 ton emas dalam satu tahun, sementara permintaan domestik melonjak hingga 37 ton di tahun lalu, dan 43 ton saat ini.
Bahlil mengatakan, sejauh ini pihaknya masih membahas kebijakan terkait DMO agar kebutuhan bahan baku emas untuk Antam dapat terpenuhi.
"Ke depan kita lagi membahas, meng-exercise dengan Dirjen Minerba, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk kemudian bisa mengoptimalkan kebutuhan daripada Antam terhadap emas itu sendiri," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (15/10/2025).
Bahlil menekankan bahwa saat ini Antam sudah memiliki kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sekitar 25 ton sampai 30 ton emas per tahun. Namun, karena adanya longsor di Grasberg, Papua, membuat smelter Freeport dihentikan sementara, sehingga pasokan emas terganggu.
Selain itu, PT Amman Mineral Internasional (AMMN) juga dapat menghasilkan 18 hingga 20 ton emas untuk Antam. Tetapi, pengoperasian perusahaan itu pun belum optimal.
Hingga saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi terhadap kejadian longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), yang menyebabkan tujuh orang tewas.
"Sekarang ini kita lagi melakukan evaluasi total. Jadi produksi terhadap konsentrat di Freeport itu belum dilakukan secara maksimal. Maka dengan demikian pasti mengalami kekurangan pasokan," papar Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, akan mengevaluasi kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas.
Hal ini menyusul impor emas yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam jumlah besar.
"Kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk," kata Tri saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).
Penulis: Natania Longdong
Editor: Dwi Aditya Putra
