Masuk tirto.id
tirto.id - Gedung Putih menyatakan bahwa semua opsi masih terbuka bagi Amerika Serikat untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran. Washington juga menegaskan Teheran akan menghadapi konsekuensi serius jika pembunuhan terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah terus berlanjut.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers pada Kamis (15/1/2026) waktu setempat. Ia mengatakan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan timnya telah menyampaikan peringatan langsung kepada Iran.
“Jika pembunuhan terus berlanjut, akan ada konsekuensi serius,” ujar Leavitt sebagaimana dikutip dari dikutip dari Al Jazeera, Jumat (16/1/2026).
Leavitt juga menyebut Trump menerima informasi bahwa 800 eksekusi yang sebelumnya dijadwalkan telah dihentikan. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah AS tetap memantau situasi di Iran secara ketat.
“Presiden dan timnya memantau situasi ini dengan sangat cermat, dan semua opsi tetap terbuka bagi presiden,” kata Leavitt
Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam setelah Trump tampak melunakkan nada bicaranya, menyusul beberapa hari sebelumnya melontarkan ancaman terhadap Iran. Meski demikian, Trump kembali menegaskan pemerintahannya siap mengambil tindakan militer jika pembunuhan terhadap demonstran kembali terjadi.
Sejak akhir Desember 2025, ribuan warga Iran turun ke jalan dalam demonstrasi massal yang dipicu melonjaknya inflasi dan anjloknya nilai mata uang nasional. Aksi protes itu menyebar ke berbagai kota dan wilayah. Kelompok aktivis menyebut lebih dari 1.000 demonstran tewas dalam gelombang kerusuhan tersebut.
Pemerintah Iran menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai perusuh bersenjata yang didukung Amerika Serikat dan sekutu regional utamanya, Israel. Teheran juga menyatakan lebih dari 100 aparat keamanan tewas akibat serangan selama demonstrasi berlangsung.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah bahwa pemerintah berencana mengeksekusi para pengunjuk rasa. “Gantung mati sama sekali tidak menjadi pilihan,” ujar Araghchi kepada stasiun televisi Fox News.
Akan tetapi, Araghchi sebelumnya juga menyatakan Iran siap berperang jika Amerika Serikat ingin “menguji” kemampuan militernya.
Sementara itu, dikutip dari Reuters, Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mike Waltz, menepis tudingan Iran yang menyebut aksi protes sebagai “rekayasa asing” untuk membuka jalan bagi tindakan militer.
“Semua orang di dunia perlu mengetahui bahwa rezim ini berada pada titik terlemahnya sepanjang sejarah. Karena itulah mereka menyebarkan kebohongan ini akibat kekuatan rakyat Iran yang turun ke jalan. Mereka takut. Mereka takut kepada rakyatnya sendiri,” kata Waltz dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Kamis 15 Januari 2026.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Duta Besar Iran untuk PBB, Gholamhossein Darzi, mengatakan Iran tidak menginginkan eskalasi maupun konfrontasi. Ia menuduh Waltz menyebarkan kebohongan, distorsi fakta, dan kampanye disinformasi untuk menutupi keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam mendorong kerusuhan di Iran menjadi kekerasan.
“Namun setiap tindakan agresi, baik langsung maupun tidak langsung, akan dibalas dengan respons yang tegas, proporsional, dan sah menurut hukum,” ujar Darzi. “Ini bukan ancaman, melainkan pernyataan realitas hukum.”
Dari pihak lain, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menuduh Amerika Serikat menggelar pertemuan Dewan Keamanan untuk membenarkan agresi terbuka dan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara berdaulat. Ia juga menuding Washington ingin menyelesaikan persoalan Iran melalui serangan untuk menggulingkan rezim yang tidak diinginkan.
“Kami sangat mendesak pihak-pihak yang bertindak gegabah di Washington dan ibu kota lainnya untuk sadar dan kembali berpikir jernih,” kata Nebenzia.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Andrian Pratama Taher
