Masuk tirto.id
tirto.id - Ketegangan di Timur Tengah kian memanas setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan presisi besar-besaran terhadap tiga fasilitas nuklir utama milik Iran yaitu Fordow, Natanz dan Isfahan. Langkah ini menandai bergabungnya Washington dalam konflik bersenjata antara Iran dan Israel.
Presiden AS, Donald Trump, menyebut serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran sebagai sebuah keberhasilan militer yang spektakuler. Dalam pidato resmi dari Gedung Putih, Minggu (22/6/2025), Trump menegaskan bahwa Iran kini berada dalam dua pilihan tegas: mewujudkan perdamaian atau menanggung konsekuensi militer yang lebih dahsyat.
"Ini tidak bisa terus berlanjut. Akan ada perdamaian atau tragedi bagi Iran, jauh lebih besar daripada yang telah kita saksikan selama delapan hari terakhir," kata Trump dalam pidatonya kepada rakyat dari Gedung Putih dikutip dari BBC, Minggu (22/6/2025).
Serangan udara terbaru AS ke Iran turut menjadi tonggak peristiwa bersejarah yang mengguncang lanskap geopolitik kawasan. Untuk pertama kalinya sejak Revolusi Iran pada 1979, Washington melancarkan serangan langsung ke dalam wilayah Iran. Dengan menggunakan bom penghancur bunker, GBU-57A Massive Ordnance Penetrator, serangan ditargetkan langsung ke tiga siklus nuklir strategis: Fordo, Natanz, dan Esfahan.
Israel nampak di atas angin atas serangan bantuan yang dilakukan sekutunya tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pemerintahan Trump telah memberitahunya tentang serangan itu.
"Presiden Trump dan saya sering mengatakan: 'Perdamaian melalui kekuatan.' Pertama-tama datanglah kekuatan, kemudian datanglah perdamaian. Dan malam ini, presiden Trump dan Amerika Serikat bertindak dengan sangat kuat,” kata Netanyahu dalam sambutannya setelah pengeboman.
Konflik antara Iran dan Israel pecah pada Kamis 13 Juni 2025, setelah Israel secara mengejutkan melancarkan serangan terhadap sejumlah target nuklir dan militer di Iran. Serangan tersebut diduga dilakukan dalam upaya untuk menghancurkan kemampuan nuklir Iran.
Menanggapi serangan itu, Iran segera membalas dengan serangan rudal dan bom, memicu aksi serang yang terus berlangsung hingga saat ini. Ketegangan ini terjadi di tengah upaya diplomatik penting, yakni rencana perundingan antara Iran dan AS mengenai program nuklir Teheran.
Perundingan tersebut sedianya digelar di Muscat, Oman, pada Minggu (16/6/2025). Namun, eskalasi konflik yang terjadi membuat Iran belum bisa melanjutkan perundingan tersebut, sehingga pembicaraan pun urung terjadi. Saat ini, Trump mendesak Iran untuk melanjutkan negosiasi.
Jika dianalisis, apa faktor dan alasan AS turut menyerang Iran?
Desakan untuk Berdamai Melalui Kekuatan
Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Edwin Martua Bangun Tambunan, menilai Timur Tengah dan Eropa adalah dua teater geopolitik yang menjadi barometer hegemoni AS. Timur Tengah lebih menjadi perhatian AS dibanding kawasan lainnya, karena wilayah ini produsen komoditas strategis yaitu minyak bumi.
Selain itu, di dalam kawasan ini ada sekutu tradisional AS yaitu Israel, dan ada mitra-mitra tradisional AS yang perlu diproteksi dengan baik dari kekuatan eksternal maupun internal kawasan agar loyalitasnya terhadap AS bisa tetap berkelanjutan.
“Iran tinggal satu-satunya kekuatan yang masih dapat mengancam tujuan-tujuan strategis AS di Timur Tengah. Trump telah mencoba pendekatan diplomasi, tetapi tidak ada tanda-tanda Iran akan mudah untuk ditaklukkan,” ujarnya saat dihubungi secara langsung oleh Tirto, Senin (23/6/2025).
Dari perspektif ilmu hubungan internasional, Edwin menjelaskan bahwa dengan cara menyerang Iran, Trump mencoba menggunakan coercive diplomacy atau diplomasi koersif yang dalam retorikanya sering ia sebut sebagai peace through strength (perdamaian melalui kekuatan).
Strategi ini digunakan dengan memanfaatkan momentum dan agresivitas kebijakan luar negeri Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Namun, pendekatan semacam ini justru menimbulkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Tindakan ini tentu saja melanggar hukum internasional. Apa yang dilakukan oleh AS menyerang Iran, maupun tindakan oleh Israel, adalah tindakan agresi karena tidak ada justifikasi pembelaan diri yang kuat, tidak ada otorisasi dari DK PBB, tindakan tersebut melanggar kedaulatan Iran secara langsung,” sambungnya.
Terpisah, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, menilai keputusan Presiden AS, Donald Trump untuk menyerang fasilitas nuklir Iran tampaknya tidak sepenuhnya didasari oleh kekhawatiran terhadap ancaman nuklir.
Ia menduga, langkah ini justru lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal Trump dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta kuatnya lobi Israel dalam pemerintahan AS.
“Sebab, jika melihat pada statement kampanye presidensial Trump dia pernah mengatakan kalau dia tidak ingin terlibat dalam konflik luar negeri. Selain itu dia juga pernah mengkritik keterlibatan AS dalam perang yang tidak pernah selesai di Timur Tengah, yang menurut dia tindakan bodoh,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (23/6/2025).
Pria yang akrab disapa Adhi Baskara atau Aska ini, menilai Trump sebagai sosok yang sulit diprediksi dalam kebijakan luar negeri, yang dapat membawa dampak ganda—baik positif maupun negatif—bagi stabilitas hubungan internasional. Dalam konteks serangan AS ke Iran, Ia menyebut ini merupakan preseden yang buruk karena berpotensi meningkatkan eskalasi konflik yang seharusnya bisa dihindari.
“Jika dikaitkan dengan pelanggaran piagam PBB, ya, kita bisa melihat kalau piagam PBB dibuat untuk menjunjung tinggi HAM. Dalam hal ini, perang jelas tidak dibenarkan dalam piagam PBB,” ujarnya.
Lalu, bagaimana respons Iran atas serangan AS ini?
Iran Tak Akan Tinggal Diam
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan negaranya mengantongi semua opsi dalam menanggapi serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Dari menargetkan pangkalan AS di wilayah tersebut, hingga kemungkinan menutup jalur air strategis untuk pengiriman global, Iran kemungkinan sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya.
"Sesuai dengan Piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memperbolehkan tanggapan yang sah dalam membela diri, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya," katanya dikutip dari Mint News , Minggu (22/6/2025).
Sementara, Barak Ravid, analis politik dan urusan global CNN, menyebut Iran telah berkali-kali menyatakan bahwa jika AS terlibat dalam perang ini dan menyerang fasilitas nuklir mereka, mereka akan membalas terhadap pasukan AS di wilayah tersebut.
Serangan baru dari Yaman terhadap aset-aset AS juga sudah diperhitungkan. Kelompok Houthi yang didukung Iran sebelumnya telah berjanji akan menyerang kapal-kapal AS di laut merah jika negara Paman Sam tersebut ikut campur dalam konflik Israel-Iran. Seturut pemberitaan CNN, seorang pejabat Houthi terkemuka mengatakan bahwa “Trump harus menanggung konsekuensi” atas serangan udara AS ke fasilitas nuklir Iran.
Selain melalui jalur militer, Iran juga memiliki opsi perlawanan lain yang tak kalah strategis, yakni dengan cara mengganggu jalur perdagangan minyak global. Langkah terbaru menunjukkan arah ke sana. Pada Minggu (22/6/2025) parlemen Iran dikabarkan telah menyetujui kemungkinan penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.
Selat Hormuz adalah satu-satunya jalur dari teluk yang kaya minyak ke Samudra Hindia untuk lalu lintas maritim. Selat ini merupakan salah satu titik sempit minyak terpenting di dunia. Kapal tanker minyak mengangkut sekitar 17 juta barel minyak setiap hari melalui Selat, atau 20 hingga 30 persen dari total konsumsi dunia.
Saluran lain untuk ekspor minyak dari wilayah tersebut, seperti jaringan pipa, terbatas. Dengan demikian, sekitar 88 persen dari semua minyak yang meninggalkan Teluk Persia melewati Selat Hormuz.
Tak hanya itu, Teheran juga telah menyatakan memiliki dasar hukum untuk keluar dari Perjanjian Non-Proliferation Treaty (NPT) menyusul serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklirnya. Abbas Golroo, Kepala Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menyatakan hal tersebut, seperti dilansir Aljazeera.
Sebagai konteks, NPT (Non-Proliferation Treaty) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi persenjataannya, mendorong kerja sama dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, serta memajukan tujuan perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh. Traktat ini sudah diratifikasi oleh 191 negara untuk melarang penggunaan nuklir dalam kepentingan militer.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang juga pakar keamanan internasional, Sugeng Riyanto, menyebut satu hal yang sangat dikhawatirkan adalah dari konflik ini adalah jika Iran memutuskan keluar dari Traktat Non-Proliferation Treaty (NPT). Langkah ini akan menjadi sinyal kuat bahwa Iran serius menuju status negara bersenjata nuklir.
“Jika Iran benar-benar keluar dari NPT, maka kekhawatiran internasional akan kian menguat. Dunia akan melihat itu sebagai indikasi jelas arah kebijakan nuklir Iran,” imbuhnya dikutip dari laman resmi UMY, Senin (23/6/2025).
Ia juga mengingatkan akan bahaya laten senjata nuklir yang meskipun baru dua kali digunakan dalam sejarah, tetap menjadi ancaman besar bagi peradaban. “Jika salah satu pihak terdesak, bukan tidak mungkin seluruh kekuatan, termasuk senjata pemusnah massal, akan dikerahkan. Ini yang perlu dicegah,” sambungnya.
Lebih jauh, Sugeng dari UMY melihat dampak konflik Iran dan Israel ini secara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, dampak paling nyata yang akan terasa adalah pada sektor ekonomi, terutama distribusi minyak dari kawasan Persia. Sementara, jika konflik ini berkepanjangan berpotensi bisa menciptakan kubu-kubu kekuatan global yang mengingatkan pada masa Perang Dingin.
“Akan terbentuk blok pro-Israel dan blok pro-Iran. Polarisasi ini sangat berbahaya karena dapat menghambat perkembangan tatanan dunia multipolar yang kini tengah tumbuh,” ujarnya.
Terpisah, Aska dari Unpar menilai dalam waktu dekat potensi keterlibatan blok negara lain seperti Rusia dan Cina dalam konflik Iran-Israel masih kecil. Meski begitu, serangan AS ke Iran ini di satu sisi akan membuat dua negara raksasa itu semakin waspada terhadap keamanan regional mereka, utamanya karena AS punya basis militer di Jepang, Korsel, yang dekat dengan kedua negara tersebut.
“Kalau keterlibatan langsung sepertinya tidak, karena Rusia dan Cina sekarang masih memiliki problemnya masing-masing dengan Ukraina dan Taiwan. Tapi komentar keras dan dukungan tidak langsung meungkin saja dilakukan oleh dua negara tersebut,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (23/6/2025).
Dari perspektif konflik, Aska ini menilai selama semua aktor yang terlibat di dalam konflik masih memandang diri mereka masing-masing memiliki potensi untuk memenangkan konflik, maka eskalasi atau ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel secara khusus atau kawasan Timur Tengah secara umum berpotensi besar akan terus meningkat.
“Buktinya jelas, respons Iran setelah serangan AS dalam beberapa jam terakhir adalah dengan melakukan serangan kembali ke beberapa lokasi di Israel. Aktor-aktor dapat kembali ke meja perundingan ketika mereka sudah merasa dalam posisi yang relatif setara,” sambung Aska.
Aska tak menampik jika kondisi ini terus berlarut, eskalasi potensi konflik Iran dan Israel untuk berkembang luas menjadi perang regional sangat terbuka, utamanya jika Iran serius menanggapi aksi AS. Ia mencontohkan, gertakan Iran yang berencana menutup Selat Hormuz yang vital untuk peredaran minyak dunia.
“Situasi ini berpotensi melebarkan cakupan eskalasi konflik ini menjadi lebih luas. AS misalnya sudah meminta Cina untuk membujuk Iran untuk tidak menutup selat tersebut. Selain Cina, negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, India juga akan sangat terpengaruh oleh penutupan ini,” ujarnya.
Meski begitu, ia menyebut, potensi konflik global terbuka kemungkinannya masih sangat kecil terjadi setidaknya dalam waktu dekat. “Situasinya sedikit bernuansa. Sebab, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, Rusia, Cina, misalnya, masih terdistraksi dengan masalah keamanan yang lebih dekat dengan teritori mereka,” ujarnya.
Peluang Diplomasi Masih Terbuka
Senada dengan Aska, Edwin dari UPH menilai eskalasi konflik antara Iran dan Israel, terutama setelah keterlibatan AS menyerang Iran, tidak serta merta memicu keterlibatan kekuatan besar lain seperti Rusia atau Cina.
“Baik Rusia dan Cina memiliki front yang berbeda. Rusia di Ukraina dan China sedang mewaspadai perkembangan di Taiwan. Selain itu, kedua negara ini belum punya kemampuan untuk bisa hadir dalam multifront konflik dan peperangan saat ini,” ujarnya.
Meski begitu, Edwin mengingatkan, perang antara AS-Israel dan Iran bisa menjadi justifikasi politik bagi Rusia dan Cina untuk mengambil langkah agresif di kawasan masing-masing. Rusia misalnya, bisa memanfaatkan momen ini untuk memperluas operasi militernya di Ukraina. Sementara, Cina berpotensi menjadikan situasi ini sebagai alasan untuk mengambil tindakan militer atas Taiwan, apabila situasi dan momentumnya tepat.
Edwin mengaku tidak melihat perang ini akan berkembang berskala regional. Menurutnya, hanya Yaman yang akan terseret apabila perang terjadi. Negara-negara Timur Tengah lainnya tidak akan ada yang bersedia mengorbankan kepentingan jangka panjangnya berhadapan dengan AS hanya untuk mendukung Iran.
Faktor ideologis ada di belakang ini. Serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di sejumlah negara Arab, tidak akan menyeret mereka ke dalam perang. AS yang akan berperang untuk mereka, namun tentu dengan biaya yang harus mereka pikul.
“Singkatnya, negara-negara Arab tidak akan berpihak kepada Iran. Dukungan yang diperlihatkan sejauh ini, tidak lebih dari basa-basi diplomatik. Negara-negara Arab lainnya, terutama Arab Saudi lebih menghendaki Iran yang lemah ketimbang kuat,” katanya.
Kedepannya, Edwin menilai, peluang diplomasi di meja perundingan antara Iran dan AS masih ada, tetapi bergantung pada efektivitas diplomasi paksaan oleh AS yang saat ini berlangsung. Apabila terus berlangsung dan semakin melemahkan Iran, kemungkinan Iran akan kembali ke meja perundingan.
Diplomasi juga akan terbuka apabila Iran melihat peluang untuk memenangkan posisinya melalui penggunaan kekuatan semakin mengecil, dan dukungan internasional juga tetap lemah.
“Jalan penyelesaian secara diplomatik juga sangat bergantung pada kekuatan rejim yang berkuasa di Iran saat ini. Apabila pemerintah semakin kehilangan legitimasi atau bahkan tumbang, Teheran akan kembali menempuh jalur diplomasi,” katanya.
“Ini salah satu motivasi dari serangan AS dan Israel saat ini, yaitu menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan militer Iran untuk mempertahankan kedaulatan,” tutup Edwin.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Anggun P Situmorang
