Apa Kata BKN Terkait Ramainya Info Rekrutmen CPNS Juni 2026?

tirto.id - Beredar poster yang mengklaim pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 sudah dibuka dan mencantumkan periode pendaftaran Mei hingga Juni 2026. Benarkah demikian?

Informasi tersebut bahkan dilengkapi logo Badan Kepegawaian Negara (BKN), lambang Garuda, dan link pendaftaran. Sekilas, tampilannya menyerupai publikasi resmi pemerintah.

Namun, BKN memastikan informasi tersebut tidak benar.

Wisudo Putro Nugroho selaku Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara BKN menegaskan bahwa poster tersebut mengandung informasi palsu atau hoaks.

"Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap beredarnya informasi palsu terkait pembukaan seleksi CPNS 2026 yang tersebar di berbagai platform digital," ujar Wisudo dalam keterangan resmi BKN pada 4 Juni 2026.

Dalam klarifikasinya, BKN menyatakan bahwa poster terkait mengandung indikasi mencurigakan.

"Mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu," kata Wisudo.

Padahal, informasi resmi terkait seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS, hanya akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal SSCASN.

BKN mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap poster, pesan berantai, maupun tautan di media sosial, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Mengapa Banyak yang Terkecoh?

Beredarnya poster pendaftaran CPNS 2026 terjadi pada saat pemerintah memang sedang membuka salah satu proses rekrutmen ASN, yakni seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat Tahun 2026.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mengira pemerintah juga sudah membuka seleksi CPNS 2026. Padahal, seleksi PPPK dan CPNS merupakan dua proses rekrutmen berbeda.

Selain memanfaatkan momentum rekrutmen ASN, desain poster hoaks terkait juga menyerupai pengumuman resmi pemerintah. Namun ada satu kejanggalan penting yang jadi tanda peringatan, yaitu alamat situs palsu.

Poster tersebut mengarahkan masyarakat untuk mendaftar melalui tautan berdomain .xyz. Padahal, domain tersebut bukan milik pemerintah dan bisa digunakan oleh siapa saja.

Adapun seluruh proses pendaftaran ASN yang dikelola BKN hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN di alamat:

• https://sscasn.bkn.go.id

Karena itu, masyarakat diminta waspada jika menjumpai tautan lain, terutama jika meminta data pribadi atau dokumen penting.

Perbedaan CPNS dan PPPK

Salah satu penyebab munculnya kebingungan di masyarakat yakni masih banyak yang menganggap seluruh rekrutmen ASN sebagai CPNS. Padahal, ASN terdiri atas beberapa kategori, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun CPNS merupakan jalur rekrutmen untuk menjadi PNS yang nantinya akan menjalani masa prajabatan, sebelum diangkat secara penuh sebagai pegawai negeri.

Sementara itu, PPPK adalah pegawai ASN yang bekerja berdasar perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, dibukanya seleksi PPPK tidak otomatis berarti pemerintah juga membuka seleksi CPNS.

Pemerintah Memang Sedang Membuka Seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2026

Meski poster CPNS 2026 dipastikan hoaks, pemerintah saat ini memang sedang membuka seleksi PPPK Sekolah Rakyat Tahun 2026. Program ini dibuka oleh Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah.

Tersedia 5.127 formasi untuk sejumlah jabatan, meliputi Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Berdasar jadwal di situs resmi, pendaftaran seleksi PPPK Sekolah Rakyat berlangsung pada 8-14 Juni 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan daring melalui portal SSCASN BKN, peserta hanya perlu mengakses kanal resmi pemerintah untuk mendapat informasi terkait seleksi ASN tersebut.

Wisudo menegaskan bahwa masyarakat juga perlu berperan aktif menyetop penyebaran informasi palsu yang bisa merugikan banyak pihak.

"BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab," ujarnya.