Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar setiap daerah, khususnya kabupaten dan kota, memiliki gudang logistik mandiri sebagai stok penyangga (buffer stock). Dalam rencana usulan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto, gudang tersebut nantinya akan berada di bawah kendali pemerintah daerah, utamanya gubernur, bupati, dan wali kota.
Adapun gudang itu berfungsi menyediakan bantuan dasar bagi masyarakat pada masa awal terjadinya bencana.
"Kami saran ke depan masing-masing kabupaten kota punya logistik, buffer stock siap," ujar dia dalam rapat koordinasi penanganan pascagempa NTT, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2026).
BNPB menilai keberadaan gudang logistik daerah diperlukan karena pemerintah daerah kerap tidak memiliki persediaan bantuan ketika bencana terjadi. Kondisi tersebut membuat daerah kesulitan memberikan bantuan awal sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba.
"Ketika terjadi gempa kemarin daerah itu tidak bisa berbuat kenapa? Karena gudang-gudang logistik BPBD kosong," kata Suharyanto.
Padahal, pemerintah daerah seharusnya memiliki persediaan logistik yang dapat langsung disalurkan kepada masyarakat saat bencana terjadi. Setelah bantuan awal disalurkan, BNPB akan memperkuat distribusi bantuan setelah tiba di lokasi dalam waktu maksimal 1x24 jam.
Namun, Suharyanto mengakui bantuan logistik tidak selalu dapat langsung diterima masyarakat karena membutuhkan waktu untuk proses pengiriman dan distribusi.
"Kami memang berusaha 1x24 jam sampai, tapi kan bantuan logistik itu nggak bisa langsung datang. Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan, padahal itu di jalan," ujarnya.
Menurut Suharyanto, stok awal untuk gudang logistik dapat berupa kebutuhan dasar, seperti makanan, sembako, selimut, tenda, dan matras. Diperkirakan, kebutuhan anggaran untuk menyediakan stok logistik tersebut tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp5-10 miliar.
"Kami hitung tidak banyak. Kalau kami hitung per makanan itu nilainya Rp5-10 miliar, misalnya sembako, selimut, tenda, matras. Begitu ada apa-apa bisa langsung diberikan kepada masyarakat sebelum BNPB datang," katanya.
BNPB menegaskan keberadaan gudang daerah bukan untuk menggantikan peran pemerintah pusat. BNPB tetap akan datang untuk memperkuat penanganan dan distribusi logistik setelah bencana terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah idealnya memiliki kemampuan memberikan bantuan dasar secara cepat sebelum dukungan pemerintah pusat tiba di lokasi.
"BNPB adalah alat Bapak Presiden, kami tidak ada hubungan komando dengan BPBD. Sementara kami BNPB kuat, mau apa pun bisa. Tapi alat gubernur, kabupaten, bupati lemah karena tidak punya apa-apa memberikan bantuan," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto nampak menyambut usulan tersebut dan meminta agar kebutuhan penyediaan gudang serta stok logistik dihitung secara nasional.
"Itu saya kira saran yang baik. Kita hitung secara nasional saja setiap provinsi, biar gubernur punya gudang, punya kesiapan makanan," kata Prabowo dalam rapat tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Suharyanto juga melaporkan bahwa hingga Selasa (25/8/2026) sore sudah terjadi sebanyak 7.259 gempa susulan di wilayah NTT. Gempa tersebut merupakan jumlah gempa yang terjadi sejak 15 Agustus 2026.
Meski aktivitas gempa susulan tergolong tinggi, Suharyanto memastikan tidak ada gempa susulan yang memiliki kekuatan setara dengan gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 di Pulau Flores. Frekuensi gempa susulan tersebut, menurutnya, justru menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mengalami ketakutan dan trauma.
Kondisi itu juga diperparah oleh beredarnya informasi di media sosial mengenai kemungkinan gempa yang lebih besar hingga tsunami.
"Jadi sebetulnya jumlah pengungsi yang nanti yang banyak ini bukan karena terdampak gempa secara langsung, tetapi karena gempa susulannya banyak, mereka ketakutan dan juga ada beberapa isu dari media sosial yang menyatakan bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar, bahkan ada tsunami," terang Suharyanto.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Alfitra Akbar
