Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan, menilai masalah utama perekonomian Indonesia saat ini bukan pada kelangkaan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah, melainkan pada kerentanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap fluktuasi harga minyak global.
Eric mengatakan setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel berdampak langsung pada beban fiskal negara. Pemerintah, kata dia, harus mengalihkan dana sekitar Rp6,7 triliun untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
“Gejolak harga inilah yang secara instan merusak postur anggaran negara dan memaksa dilakukannya realokasi dana besar-besaran,” ujar Eric dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/3/2026).
Menurut Eric, dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lain yang lebih produktif, seperti pembangunan ruang kelas baru atau penguatan infrastruktur digital.
Dia menjelaskan bahwa penyusunan APBN didasarkan pada asumsi makroekonomi, termasuk harga minyak dunia. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel. Dalam praktiknya, para teknokrat fiskal menggunakan pendekatan rule of thumb untuk menghitung sensitivitas anggaran terhadap perubahan harga komoditas global.
Dalam konteks ini, angka Rp6,7 triliun per kenaikan 1 dolar AS per barel disebut sebagai “beban” yang mencerminkan biaya peluang atau opportunity cost bagi negara.
Eric juga memaparkan bahwa jika harga minyak global meningkat dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS menjadi 100 dolar AS per barel, bakal terjadi kenaikan sebesar 30 dolar AS. Berdasarkan perhitungan tersebut, katanya, tambahan beban fiskal yang harus ditanggung negara mencapai sekitar Rp201 triliun.
“Ini adalah syok finansial yang harus dikelola agar tidak meruntuhkan struktur ekonomi nasional. Ketika beban negara melonjak seperti adanya tambahan Rp201 triliun, maka defisit anggaran akan membengkak,” ujarnya.
eric menambahkan, dalam jangka panjang kondisi ini berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi berisiko terhadap ketentuan batas defisit anggaran yang diatur dalam perundang-undangan.
Di sisi lain, Eric juga meluruskan anggapan bahwa ancaman terbesar ketahanan energi Indonesia berasal dari gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah. Menurutnya, kontribusi kawasan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total impor minyak Indonesia.
Dengan kondisi itu, Indonesia masih memiliki ruang untuk melakukan diversifikasi sumber pasokan energi.
“Jika terjadi gangguan di satu wilayah, secara teknis Indonesia masih memiliki ruang untuk mencari substitusi dari vendor di wilayah lain, misalnya dari Amerika Serikat, negara-negara Afrika, dan Asia,” kata Eric.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
