Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Fadhil Hasan, menyebutkan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini masih belum tepat sasaran. Manfaat subsidi disebut lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Fadhil menyatakan pemerintah perlu memastikan subsidi energi diterima oleh masyarakat yang berhak. Pasalnya, masih terdapat kesalahan penyaluran atau inclusion error dalam skema subsidi yang berjalan saat ini.
"Nah, langkah yang sebenarnya bisa kita lakukan itu adalah memastikan bahwa subsidi tersebut memang diterima oleh yang berhak. Ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi, bahwa dalam skema subsidi yang sekarang ini terjadi suatu inclusion error," ujarnya dalam diskusi Indef, Kamis (25/6/2026).
Menurut Fadhil, laporan terakhir Bank Dunia menunjukkan bahwa 10 persen kelompok masyarakat terkaya di Indonesia memperoleh manfaat subsidi dan kompensasi yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok termiskin.
Ia menyampaikan kelompok 10 persen masyarakat terkaya menikmati subsidi dan kompensasi sebesar Rp2,5 juta per kapita per tahun. Sementara itu, kelompok 10 persen masyarakat termiskin hanya menerima manfaat sekitar Rp50 ribu per kapita per tahun.
"Nah, laporan Bank Dunia terakhir misalnya menyatakan bahwa top 10 persen dari masyarakat kita menikmati subsidi dan kompensasi sebesar Rp2,5 juta per kapita per tahun," ucapnya.
"Sedangkan, bottom 10 persen atau 10 persen yang termiskin, hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp50 ribu per kapita per tahun," lanjut Fadhil.
Selain itu, ia menyebutkan, kelompok 20 persen masyarakat terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat dari skema subsidi dan kompensasi yang saat ini dijalankan pemerintah.
"Yang 20 persen terkaya memperoleh manfaat lebih dari 50 persen daripada skema subsidi dan kompensasi yang berjalan sekarang ini," ucapnya.
Kata dia, kondisi tersebut mencerminkan ketidakadilan dalam penyaluran subsidi. Sebab, bantuan yang seharusnya melindungi kelompok masyarakat miskin justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Karena itu, Fadhil meyakini pemerintah dan DPR bakal memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar kesalahan sasaran dapat dikurangi.
"Nah, tugas pemerintah dan DPR adalah mendorong bagaimana inclusion error ini dihilangkan, atau kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali setidaknya dikurangi secara signifikan," tuturnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
