tirto.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut meningkat 13,9 persen dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, postur anggaran tersebut telah memenuhi amanat undang-undang di mana alokasi dana untuk pendidikan diwajibkan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN.
"Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," ujarnya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN TA 2027.
Purbaya menuturkan, anggaran pendidikan tersebut tetap mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rencana pemanfaatannya, pemerintah mencantumkan MBG untuk 60,6 juta penerima sebagai salah satu program dalam anggaran pendidikan 2027.
Selain MBG, anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi guru (TPG) bagi 1,3 juta guru non-PNS.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi 6,3 juta peserta didik.
Menurut Bendahara Negara, anggaran pendidikan 2027 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Kebijakan tersebut mencakup pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA dan Sekolah Rakyat, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.
Dari total Rp820,9 triliun tersebut, Rp490,7 triliun disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, Rp277,1 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp53 triliun melalui pembiayaan.
Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat dan operasional 166 unit Sekolah Rakyat.
"Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027," tandasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































