Amran Optimistis RI Bisa Ekspor Beras & Setop Impor Gula di 2026

tirto.id - Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis Indonesia dapat merealisasikan ekspor beras pada 2026. Syaratnya, kata dia, serapan beras oleh Perum Bulog menyamai capaian tahun sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Amran di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

“Aku tidak minta lebih, sama saja [serapan]. Hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini dan itu sejarah pertama Indonesia,” ujar Amran.

Amran menyebutkan produksi gabah setara beras sepanjang 2025 mencapai sekitar 34 juta ton. Berdasarkan data Survei Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras 2026 direvisi menjadi 34,77 juta ton, naik dari proyeksi awal sebesar 32,07 juta ton.

Selain beras, Amran juga menyatakan keyakinannya Indonesia tidak akan mengimpor gula kristal putih (GKP) pada 2026.

Dia menuturkan pemerintah tengah menyiapkan proyek perkebunan tebu skala besar di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Ada beberapa poin kami sampaikan. Produksi kita 34 juta ton rencana tahun ini. Ini ada PTP 50 persen tebu di Jawa Timur. Kita tidak impor gula putih tahun ini,” katanya.

Amran menegaskan capaian swasembada pangan dan peningkatan kinerja sektor pertanian merupakan hasil kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, bukan semata peran Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan langkah tegas pemerintah dalam pengawasan pupuk dan distribusi pangan. Dalam setahun terakhir, Kementerian Pertanian mencabut sekitar 2.300 izin terkait pupuk akibat pelanggaran harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, sebanyak 92 pejabat internal dicopot dari jabatannya dan sebagian diproses secara hukum.

Dari sisi kebijakan pupuk subsidi, Amran menyebut pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen pada 2025.

“Seperti pesan Bapak Presiden, (harga pupuk subsidi) turun 20 persen, naik volumenya 700 persen, dan bangun pabrik tujuh. Tanpa membebani pemerintah Bapak Presiden. Insyaallah lima (tahun) kita resmikan sebelum 2029,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat pertanian Khudori menilai agenda pemerintah menggelar Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan pada Rabu (7/1/2026) menyimpan sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari definisi hingga konteks waktu pelaksanaan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (7/1/2027), Khudori menyebut agenda yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, itu problematik sejak penamaannya.

“Ditilik dari namanya, Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, helatan ini problematik,” tulis Khudori.

Dia menyoroti penggunaan istilah panen raya yang dinilai tidak selaras dengan siklus produksi padi nasional. Menurut Khudori, panen raya secara historis terjadi pada Februari hingga Mei, bukan Januari.

“Jika panen raya atau panen besar dimaknai produksi lebih besar dari konsumsi, peluang besar baru dimulai Februari 2026,” ujarnya.

Khudori juga mempertanyakan makna swasembada pangan yang diumumkan pemerintah. Dia mengingatkan definisi pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sangat luas, mencakup hasil pertanian hingga perikanan dan peternakan. Dengan definisi tersebut, menurutnya swasembada pangan secara utuh sulit dicapai.

“Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” kata Khudori.

Khudori menambahkan, jika swasembada dimaknai sebagai pemenuhan minimal 90 persen kebutuhan dari produksi dalam negeri, Indonesia sejatinya sudah lama swasembada beras.

Khudori mencatat, sepanjang 2018–2024, impor beras rata-rata hanya 3,85 persen dari total konsumsi, kecuali pada 2024 yang mencapai 15,03 persen. Meski demikian, Khudori mengakui capaian produksi beras 2025 tergolong luar biasa.

Berdasarkan rilis BPS pada 5 Januari 2026, produksi beras 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton atau naik 13,36 persen dibanding 2024.

“Produksi beras 2025 diperkirakan 34,71 juta ton, naik 13,36% dari tahun 2024,” tulisnya.

Namun, dia mengingatkan lonjakan produksi tersebut lebih banyak disumbang oleh penambahan luas panen, bukan peningkatan produktivitas. Selain itu, faktor cuaca yang mendukung sepanjang 2025 turut berperan besar.

Khudori juga mengingatkan potensi penurunan produksi beras pada 2026 seiring meluasnya fokus Kementerian Pertanian ke komoditas lain, seperti kedelai, singkong, gula, serta kebutuhan protein untuk program Makan Bergizi Gratis.

Kondisi ini berpotensi memicu persaingan lahan dan anggaran. Khudori juga menyinggung proyeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2026 turun menjadi 33,6 juta ton. Penurunan itu dipicu menyusutnya luas panen dan produktivitas.

Menurut dia, tanpa antisipasi serius, penurunan produksi beras pasca-pengumuman swasembada justru berpotensi memunculkan kritik baru terhadap pemerintah.

“Ini seyogyanya diperlakukan sebagai warning oleh pemerintah untuk melakukan segala hal agar produksi tidak turun,” kata Khudori.