Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mulai melakukan perbaikan terhadap tata kelola beras, termasuk upaya untuk memberantas mafia beras. Namun, dia mengakui baru berani melakukan ini setelah stok beras berada di atas 1 juta ton.
"Kesempatan juga memperbaiki, karena dulu kami tidak berani. Kalau stoknya 1 juta Ibu, pasti pemerintah tidak berani melakukan perbaikan. Tapi alhamdulillah stok kita cukup, sehingga kita perbaiki," katanya dalam Raker dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (16/7/2025).
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah telah memiliki stok sebesar 4 juta ton beras. Dengan stok yang cukup besar ini, pihaknya baru berani melakukan intervensi terhadap praktik lancung di lapangan.
Pasalnya, dari hasil uji laboratorium yang dilakukan Kementan terhadap 268 merek di 10 provinsi ditemukan fakta bahwa 85 persen beras yang dijual tidak sesuai standar.
"Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium," ujarnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan bahwa hasil investigasi lapangan ditemukan fakta lainnya bahwa 50-60 persen beras yang beredar di pasar tidak sesuai mutu dengan patokan harga eceran tertinggi (HET).
"Ada yang mengurangi ukuran, 5 kg jadi 4,5 kg. Dan ini total nilai (kerugian konsumen) setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp99,35 triliun," sambungnya.
Hasil investigasi yang dilakukan Kementan bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dan Kejaksaaan Agung di tahun ini, menemukan 212 merek yang tidak sesuai standar.
Dia memperkirakan praktik ini sudah berlangsung lama. Pasalnya, merek-merek beras yang tidak memenuhi standar ini sudah diperdagangkan sejak beberapa tahun lalu.
Lebih jauh Amran menerangkan, perbaikan tata kelola perberasan nasional ini ia lakukan bukan dalam rangka pencitraan. Buktinya, terdapat 11 pejabat eselon II Kementan yang telah menjadi tersangka dan kini statusnya DPO.
Selain itu, pihaknya juga mendukung upaya untuk perbaikan tata kelola perdagangan dalam komoditas lain seperti dalam kasus korupsi minyak goreng dan pemalsuan pupuk
"Bukan pencitraan. 11 kami hukum tersangka eselon II di tempat kami, DPO sekarang. Bukan supaya dikenal publik. Yang tersangka kasus minyak goreng 20 Pak, pupuk palsu 3 orang," tuturnya.
Adapun, pihaknya telah mengirimkan hasil temuan 212 merek yang tidak sesuai standar ke pihak berwajib untuk diusut tuntas.
""Kami sudah kirim semua 212 merek ke Kejagung-Kapolri. Bukan pencitraan. Bukan mazhab kami itu. Jadi kami tindaklanjuti dan tagih mana yang tersangka. Kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26. Laporan tadi malam karena kami ikuti terus itu 40 akan diperiksa," ucapny," ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
