Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mempunyai salah satu program kerja yakni mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer. Kebijakan KDM ini mendapat banyak dukungan dan juga kritikan. Apakah melanggar hak asasi manusia (HAM)?
KDM menilai siswa yang nakal harus diberikan pendidikan karakter dengan mengirim mereka ke barak militer untuk mendapatkan pelatihan khusus. Awalnya, pada 27 April 2025, Dedi menyebut mereka akan berada di sana selama kurang lebih enam bulan dan diharapkan setelah keluar dari barak militer, siswa tersebut tidak akan membuat masalah lagi.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," papar KDM dikutip Antara (27/4/2025).
Belakangan, kebijakan berapa lama anak akan berada di barak berubah menjadi 30 hari. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti mengatakan pada 8 Mei 2025, pembinaan di barak akan dilaksanakan selama 30 hari yang terdiri dari 2 hari masa orientasi, kemudian 14 hari level dasar, lalu dilanjurkan 14 hari lagi dengan level lanjutan.
Adapun jumlah level disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, capaian, kompetensi dan perilaku peserta.
“Jadi memang bukan latihan militer juga kan, jadi ini latihan untuk bela negara,” ujarnya.
Kebijakan Dedi Mulyadi ini ternyata mendapat dukungan dari banyak pihak sebagai bentuk langkah nyata untuk mengurangi jumlah siswa bermasalah di Jabar. Namun ada pula yang kurang sependapat dengan KDM karena dinilai akan melanggar HAM.
Apakah Kebijakan KDM Kirim Siswa ke Barak Militer Langgar HAM?
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dimintai pendapatnya mengenai kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait dikirimnya siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menyebut jika hal itu tidak melanggar HAM dan bagian dari hukuman fisik.
“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” jelas Pigai.
Kebijakan KDM ini juga disambut baik oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. TNI dan Polri boleh ikut mensukseskan program tersebut asal tidak melupakan tugas utamanya.
"Tentu permintaan itu bertujuan baik dalam rangka mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, TNI boleh saja memberikan bantuan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI," kata TB Hasanuddin.
Sementara itu, seorang wali murid di Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan tidak sepakat dengan hal ini. Ia melaporkan Dedi Mulyadi atas kebijakan memasukan siswa bermasalah ke barak militer. Kebijakan itu sudah berjalan satu minggu ini di Provinsi Jawa Barat.
Adhel mengemukakan pelaporan ini dilakukan karena menilai tidak seharusnya pendidikan bagi anak dilakukan dengan cara militer. Bahkan, program itu disebutnya belum memiliki garansi mengubah anak bermasalah menjadi lebih baik lagi.
"Kami mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pembinaan siswa dididik oleh TNI di barak miiter. Tak ada jaminan apapun bahwa pembinaan siswa di barak militer oleh TNI tersebut berhasil menyelesaikan masalah perilaku anak didik," ucap Adhel di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Siswa-siswa yang sulit dibina itu nanti akan ditempatkan di barak milik TNI dan Polri di Jawa Barat untuk melakukan pelatihan kedisiplinan. Diharapkan setelah selesai pelatihan di barak tersebut, siswa dapat kembali ke sekolah dengan karakter yang lebih baik.
Jika program ini sukses, KDM berencana juga akan mengaplikasikannya bagi warga Jawa Barat lainnya, termasuk juga guru-guru.
"Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," jelas gubernur yang mempunyai ciri khas memakai iket kepala putih itu.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
