Indeks Kebijakan Dedi Mulyadi

Esti memahami kebijakan PAPS di Jabar bertujuan baik, yakni demi mengurangi tingginya angka putus sekolah di Jabar, tetapi harus direncanakan dengan matang.

Komisi X DPR mendorong pihak pemerintah daerah dan Kemendikdasmen diskusi secara mendalam membahas masalah penerimaan siswa baru ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani, mengatakan dirinya tak mempersoalkan kebijakan Dedi Mulyadi yang menempatkan 50 siswa per kelas.

Gaya populis Dedi Mulyadi yang responsif dan dekat dengan rakyat dinilai jadi faktor utama tingginya kepuasan publik, meski menuai pro dan kontra.

Survei Tirto menunjukkan 85 persen warga Jawa Barat menilai baik kepemimpinan Dedi Mulyadi. Sementara kinerja pemprov belum setara citra positif gubernur.

Wamendikdasmen memastikan tak ada pembahasan terkait aturan jam malam dan barak militer saat disambangi Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menilai kekuatan kapital telah mengubah kawasan hutan di Jawa Barat menjadi lahan perkebunan sayuran untuk memenuhi pasar.

Dedi Mulyadi memandang kerja sama antar-pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan tranportasi umum, hal teknis yang mudah diselesaikan.

Klip aslinya terbukti tak ada kaitannya dengan pembahasan korupsi di Indonesia maupun apresiasi terhadap Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berdalih tunggakan BPJS Kesehatan itu terjadi pada masa anggaran sebelum kepemimpinannya.

Sejumlah penelitian justru menunjukkan lebih banyak manfaat memundurkan jam masuk sekolah, ketimbang membuat masuk sekolah lebih awal.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dimulai sejak pukul 06.30 WIB, bukan pukul 06.00 WIB.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, mengingatkan Dedi Mulyadi bahwa durasi waktu belajar siswa di sekolah telah diatur oleh Peraturan Menteri.

KPAI meminta kebijakan Dedi Mulyadi yang menginstruksikan siswa masuk sekolah pukul 06.00 pagi harus mengacu pada Perpres Penguatan Pendidikan Karakter.

Hetifah menilai kebijakan Dedi Mulyadi agar siswa sekolah masuk pukul 6 pagi perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang.

Bantuan finansial diberikan Pemprov Jawa Barat senilai Rp50 juta kepada korban longsor tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon.

Dedi Mulyadi juga mendorong seluruh sekolah di Jawa Barat menerapkan kegiatan belajar mengajar hanya sampai Jumat.

KPAI juga menemukan siswa yang ikut program masuk barak juga ditentukan berdasarkan penilaian guru BK daripada asesmen psikolog.

Pro dan kontra program siswa bermasalah dididik di barak militer. Dedi Mulyadi sebut programnya tidak melanggar HAM.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter. Apakah melanggar HAM?