Indeks Kebijakan Dedi Mulyadi

LBH Pendidikan menilai sejak awal tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan Dedi Mulyadi memilih TNI AD mendisiplinkan siswa bermasalah.

Dedi Mulyadi, mengklarifikasi usulan vasektomi sebagai salah satu syarat menerima bantuan sosial (bansos) di Jabar.

Dedi Mulyadi merencanakan membuat sekolah khusus berbasis kejuruan untuk para siswa yang telah melewati masa pendisiplinan di barak militer.

Kemen PPPA akan mengawal pelaksanaan program Dedi Mulyadi, yang mulai memberlakukan kebijakan mendidik anak bermasalah di barak militer.

Guru dan murid takut atas program Gubernur Dedi Mulyadi (Demul) untuk mendidik anak nakal di barak militer.

Kebijakan Dedi Mulyadi membina anak bermasalah di barak militer dinilai berpotensi melanggar hak-hak anak.

Pemkab Subang akan mengikuti kebijakan Dedi Mulyadi mengirim anak nakal di barak TNI.

Selain kerap menyuarakan ide kebijakan yang kontroversial, Dedi Mulyadi juga kian populer di media sosial, bahkan mendapat julukan, "gubernur konten".

Menurut Pigai, mengirim anak bermasalah ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usul vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Lantas, apa hukum vasektomi dalam Islam? Berikut penjelasannya.

Maxi sebut penerapan kebijakan ini perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik.

Pemprov Jabar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA. Temukan rincian isinya pada ulasan ini.

Kata Natalius Pigai, kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi bukanlah bagian dari kekerasan.

Pemprov Jakarta masih belum merumuskan kebijakan hukuman baru bagi para pelajar bermasalah.

Kebijakan mengirimkan 'anak nakal' ke barak militer diterapkan di Jawa Barat serta sejumlah daerah lain. Cek daftar daerah yang punya kebijakan tersebut.

Demul juga memastikan penerapan pembinaan khusus pada siswa suka tawuran, main game online, hingga balap liar selama mendapat persetujuan orang tua.

Dedi Mulyadi siapkan pelatihan bergaya militer bagi siswa SMA kelas 3 untuk persiapan kerja, salah satunya di perusahaan BYD.

Usai mengirim pelajar bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menerapkan program serupa bagi orang dewasa.

Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mensyaratkan vasektomi bagi penerima bansos berpotensi melanggar HAM dan UU TPKS.

Pelibatan militer dalam mendisiplinkan siswa yang dicap bermasalah rawan menimbulkan pelanggaran hak anak seperti kekerasan hingga diskriminasi.