Masuk tirto.id
tirto.id - Adhel Setiawan yang merupakan salah satu wali murid di sekolah daerah Babelan, Bekasi, Jawa Barat, mengungkap ketakutan yang muncul atas program Gubernur Dedi Mulyadi (Demul) untuk mendidik anak nakal di barak militer. Ketakutan itu bahkan tidak hanya muncul dari para murid, tetapi juga orang tua dan guru.
Adhel mengungkapkan dirinya sempat menanyakan kepada anaknya sendiri bagaimana jika dimasukkan dalam barak militer itu. Lalu, anaknya langsung menolak dan merasa selalu terbuka dengan orang tuanya.
"Enggak, enggak mau. Kan, saya, kan, semua masalah abang terbuka sama ayah," kata Adhel menceritakan jawaban anaknya saat ditanya kesediaan untuk mengikuti pendidikan di barak militer TNI Angkatan Darat (AD), Kamis (8/5/2025).
Adhel menjelakan ketakutan itu bahkan juga datang dari guru-guru di sekolah anaknya. Para guru memberikan pesan kepada para wali murid untuk memastikan anaknya tidak berbuat nakal agar tidak dimasukkan dalam barak militer.
Menurut Adhel, guru-guru akan merasa gagal mendidik muridnya apabila mereka dimasukan dalam barak untuk mengikuti pendidikan militer. Sebab, kata dia, para guru juga telah berusaha untuk mendidik sekuat tenaga.
"Jadi, kepala sekolah, guru-guru juga merasa khawatir. Merasa dikangkangilah dalam tanda kutip, ya, kalau sampai nanti anak-anak ada yang diambil, diangkut, atau dibawa ke barang militer. Jadi, sebetulnya ini kebijakan populis, tetapi enggak populer sebetulnya," tutur Adhel.
Oleh karena itu, kata Adhel, program Dedi Mulyadi itu sangat tidak sesuai dengan falsafah pendidikan. Bagi anak yang memang menyukai militer, ucap Dedi, akan merasa bahwa hal itu senang-senang saja, tapi tidak dengan murid lainnya.
"Permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu, itu karena mereka tidak didengar. Apa kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah pemegang kebijakan tentang pendidikan," ujar Adhel.
Dedi Mulyadi pun dilaporkan Adhel ke Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, para orang tua murid lainnya sangat mendukung hal ini dilaporkan.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
