Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan mengawal pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mulai memberlakukan kebijakan mendidik anak bermasalah di barak militer. Kebijakan ini disebut sebagai inovasi daerah yang tak masalah untuk diujicobakan.
“Kalau menurut saya sih tidak apa-apa (dijalankan programnya), kita dampingin saja sama-sama (oleh kita) semua. Kita lihat bagaimana perkembangannya,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pribudiarta Nur Sitepu, dalam acara Media Talk di Kantor KemenPPPA, Jakarta Pusat pada Kamis (8/5/2025).
Pribudiarta mengakui negara memerintahkan pengasuhan utama berada di tangn orang tua. Namun, apabila orang tua dianggap tidak mampu, perlu ada mekanisme pendampingan untuk menggantikan fungai pengasuhan. Pasalnya, memastikan fungsi tersebut dapat dijalankan dengan semestinya menjadi hal terpenting.
“Anak itu harus mempunyai hak sipilnya terpenuhi, hak pengasuhannya terpenuhi, hak pendidikan dan pengampatan waktu ruangnya terpenuhi, hak kesehatan dan kesejahterannya harus terpenuhi,” terang Pribudiarta.
Selain itu, dia melihat dalam prosesnya program ini telah memakai teori dasar hingga teori itu dibuat model implementasinya. Kota yang menjadi model atau percontohan adalah Purwakarta.
“Dari hasil perkembangan di Purwakarta, mereka melihat bahwa ini punya potensi untuk bisa dikembangkan juga di tingkat provinsi,” katanya.
Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Anak, Zahrotun Nihayah, menyebut program ini masih terlalu dini untuk diprotes sebab pada tujuannya adalah untuk melindungi anak. Dia kemudian mencontohkan soal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memiliki fungsi pembinaan juga.
“LPKA juga sebenarnya tidak bagus-bagus banget, tapi juga tidak jelek-jelek banget. Tadi yang saya contohkan juga pesantren juga ada yang ketat banget. Boarding school yang ketat banget juga ada. Tapi ini ada yang baru seperti ini. Saya bilang mungkin model yang lain nanti akan lahir lagi. Sehingga kita tidak usah gagap dan gugup lihat itu, kita lihat saja,” ucapnya.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mulai memberlakukan kebijakan untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsinya di barak militer sejak 2 Mei lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti mengatakan hingga 7 Mei 2025, sebanyak 267 peserta didik jenjang SMA tengah melaksanakan kegiatan pembinaan.
“Pesertanya, ini luar biasa dari seluruh Jawa Barat Itu ada 272 peserta didik dari 106 sekolah, ada 6 SMA, ada 15 SMK swasta, dan 53 SMA yang negeri, dan 32 SMKN swasta. Nah ini kemarin itu, dari mulai dibuka pendaftaran itu, ternyata dari mulai puluhan, ratusan, sampai cut off terakhir 7 Mei yang terdaftar di 272 peserta,” ujar Siska dalam Media Talk melalui daring.
Siska menjelaskan pembinaan di barak akan dilaksanakan selama 30 hari yang terdiri dari 2 hari masa orientasi, kemudian 14 hari level dasar, lalu dilanjurkan 14 hari lagi dengan level lanjutan. Adapun jumlah level disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, capaian, kompetensi dan perilaku peserta.
“Jadi memang bukan latihan militer juga kan, jadi ini latihan untuk bela negara,” ujarnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
