DPR Desak Mendikdasmen Setop Kebijakan Demul 1 Kelas 50 Siswa

tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, melayangkan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di bidang pendidikan. Salah satunya kebijakan yang dikritik, yaitu satu kelas diisi 50 anak.

Akibat kebijakan tersebut, Lalu mengatakan banyak masyarakat yang mulai melayangkan keluhan lantaran sekolahnya kekurangan kursi dan meja.

Meski demikian, sebetulnya ada aturan yang memperbolehkan satu kelas diisi oleh 50 anak. Namun, menurut Lalu, Provinsi Jawa Barat tidak termasuk ke dalam daerah khusus atau tertentu yang mengharuskan satu kelas terdiri dari 50 murid.

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Menengah.

Selain itu, aturan lainnya yakni Surat Keterangan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 71 Tahun 2024.

Dalam regulasi tersebut, rombongan belajar siswa tingkat menengah maksimal 36 siswa per kelas. Bisa menjadi 50 siswa, tetapi untuk di daerah tertentu saja.

“Maksimal 36 tapi untuk kasus untuk daerah tertentu bisa 50. Tetapi pertanyaan saya, apakah Jawa Barat ini masuk dalam daerah khusus atau daerah tertentu? Nah buktinya hari ini sudah mulai mengeluh kekurangan meja, kekurangan kursi,” kata Lalu di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Lalu menyoroti dampak kebijakan tersebut pada sekolah swasta yang kekurangan siswa. Dengan demikian, Lalu mendorong pihak pemerintah daerah dan pusat, dalam hal ini Kemendikdasmen untuk melakukan diskusi secara mendalam agar kebijakan jangka pendek di bidang pendidikan seperti ini tidak terjadi di beberapa daerah lainnya.

“Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah-sekolah swasta kita hari ini. Dan ingat bahwa sekolah swasta ini adalah pejuang pendidikan Pak Menteri. Muhammadiyah, NU memiliki banyak sekolah swasta dan hari ini sekolah-sekolah swasta kita akibat kebijakan tersebut, kurang siswa. Nah ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama,” kata Lalu.

Lalu pun meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, agar ada solusi jangka panjang mengatasi masalah penerimaan murid baru ini.

“Nah ini harus ada solusi Pak Menteri, jangan sampai gubernur kita gara-gara pengen viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial, membuat kebijakan jangka pendek,” ujarnya.