Airlangga Sebut Shutdown AS Tak Pengaruhi Negosiasi Tarif RI

tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan penutupan operasional atau shutdown pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi proses negosiasi tarif resiprokal yang sedang berlangsung antara pemerintah AS dengan Indonesia. Sebab, negosiasi yang berlangsung antara kedua negara sudah hampir selesai.

Meski begitu, ia tidak menampik kalau imbas shutdown pemerintah AS ini proses perundingan tarif resiprokal harus dihentikan lebih dulu dan baru bisa dilanjutkan ketika pemerintahan AS diaktifkan kembali.

“Dampaknya jelas terkait dengan perundingan dagang kan dengan shutdown ya berhenti dulu. Saya rasa enggak banyak pengaruh. Relatif kita sudah selesai itu,” kata Airlangga, saat ditemui awak media, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Selain negosiasi tarif, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tutupnya operasional pemerintah AS yang ke-15 sejak 1981 ini juga tidak akan berdampak pada fungsi dan pasar keuangan Indonesia. “Tidak (akan berdampak). Itu kan pemerintah Amerika (yang shutdown), beda (dengan Indonesia),” lanjutnya.

Sementara itu, penutupan 100 persen operasional pemerintah AS ditandai dengan kalimat provokatif yang tertulis di laman resmi Gedung Putih yang menggambarkan sikap Presiden AS Donald Trump sebagai Republikan. Disebut kalimat provokatif karena Gedung Putih menuding bahwa shutdown pemerintah AS ini terjadi sepenuhnya karena Partai Demokrat ingin mengutamakan anggaran layanan kesehatan sebesar 200 miliar dolar AS bagi imigran ilegal, alih-alih berprinsip ‘American First’.

Sehingga, shutdown pemerintahan AS menjadi hal tak terelakan. Penutupan sementara operasi pemerintah AS mulai berlangsung sejak Selasa (30/9/2025) malam, waktu setempat.

Sebelumnya diberitakan, sampai saat ini pemerintah masih membahas dokumen-dokumen hukum (legal drafting) terkait tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia yang ditarget rampung akhir Oktober 2025. "Legal drafting itu sesudah pembicaraan (bilateral) selesai, legal drafting. Nah sekarang kita lagi legal drafting," kata dia, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

"Harapannya tentu Oktober ini bisa diselesaikan. Oktober," tambah Airlangga.

Setelah proses tersebut, yang di dalamnya termasuk pula Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART), pemerintah masih harus menunggu sampai akhirnya tarif resiprokal akan benar-benar bisa diterapkan. "Ya tentu, sebelum ditandatangan tidak jadi final semua.Jadi, tunggu sampai final, jadi kita sedang siapkan," tutur Airlangga.