Said Adnan, Gubernur GAM Pase yang Fotonya Muncul di Baju Mualem

tirto.id - Sejarah panjang konflik Aceh menyimpan ingatan kolektif yang kerap muncul di luar arsip resmi. Ia hidup dalam cerita lisan, syair, dan simbol-simbol visual yang sesekali menyeruak di ruang publik.

Baru-baru ini, sebuah foto Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memicu percakapan hangat dari warung kopi hingga media sosial. Dalam foto itu, Mualem mengenakan kaos bergambar seorang pria berkacamata dengan sorot mata tajam.

Bagi generasi pasca-perjanjian damai Helsinki, wajah itu mungkin samar. Namun bagi mereka yang pernah hidup di bawah bayang konflik, sosok tersebut segera dikenali. Ia adalah Said Adnan, atau Teungku Said Adnan, tokoh yang dihormati di Aceh Utara pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an.

Viralnya kaos bergambar Said Adnan menegaskan bahwa narasi perjuangan masa lalu masih menjadi bagian penting identitas politik hari ini. Said Adnan bukan figur pinggiran dalam sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagai Gubernur Wilayah Samudera Pase, ia menjalankan peran ganda, mengelola pemerintahan tandingan sekaligus menjaga logistik dan moral pasukan di tengah operasi militer.

Dinamika Nama dan Hidup di Pengasingan

Dalam dunia gerilya, nama adalah topeng sekaligus identitas yang cair. Tokoh ini dikenal publik dan media sebagai Sayed Adnan atau Teungku Said Adnan. Gelar “Sayed” atau “Said” di Aceh biasanya merujuk pada garis keturunan ahlul bait atau keturunan Nabi Muhammad.

Namun, menurut Abu Jihad Pemikiran-pemikiran Politik Hasan Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka (2000:69), julukan “Said” pada namanya bukan penanda silsilah Arab, melainkan gelar perjuangan yang melekat seiring peran dan ketokohannya dalam organisasi. Selain itu, ia piawai menggunakan nama samaran untuk mengelabui intelijen dan menjaga komunikasi. Dalam berbagai operasi dan gerilya, ia tercatat memakai sandi “Abu Said” atau “Teungku Iskandar AB”.

Nama aslinya adalah Adnan Adami, lahir tahun 1950 di Desa Matang Kesjik Barat, Lhoksukon, Aceh Utara. Wilayah yang kelak menjadi basis logistik penting dan arena pertempuran sengit bagi GAM.

Ayahnya merupakan tokoh yang terlibat dalam gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Catatan pendidikan formalnya memang tak banyak terurai, tetapi rekam jejak di GAM sudah muncul pada era 1980-an.

Ia dikenal memiliki kepemimpinan terpelajar dengan kapasitas intelektual yang kuat. Ia mampu mengorganisasi pemerintahan sipil, merumuskan strategi propaganda, hingga melobi logistik. Ia adalah kombatan dengan visi jelas.

Latar belakang militernya ditempa langsung di lapangan. Beberapa sumber menyebut ia dididik para jebolan akademi militer di Libya, seperti Tengku Ramli, Mahmud, Teungku Muhammad Yusuf Ali, termasuk Mualem.

Pengalaman itu diperkaya lewat interaksi dengan eks-TNI yang bergabung dengan GAM. Beberapa di antaranya bahkan menjadi penasihat dan pengawal pribadinya, seperti Razali alias M. Sufi, disertir TNI Kodim 0103 Aceh Utara.

Kedekatan dengan figur berpengalaman ini membuatnya paham pentingnya disiplin dan taktik militer modern, yang kemudian ia terapkan dalam struktur pasukan di Wilayah Pase.

Warsa 1991, sebelum namanya dikenal sebagai penguasa de facto di Aceh Utara, Said Adnan melewati fase berat sebagai pelarian politik di Malaysia. Bersama pejuang Aceh lainnya, ia membangun jaringan persahabatan yang kelak menjadi modal penting ketika ia kembali ke Indonesia. Kuala Lumpur kala itu bukan tempat aman bagi para pelarian Aceh. Ancaman deportasi dan kerja sama keamanan Malaysia–Indonesia membuat posisi mereka rentan.

Salah satu momen paling dramatis dalam sejarah diaspora Aceh di Malaysia adalah keterlibatan Said Adnan bersama 41 warga Aceh yang menduduki Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Kuala Lumpur. Aksi itu lahir dari ketakutan akan deportasi, yang bagi mereka berarti penjara atau kematian.

Dari Batu 8 Gombak, mereka menumpang bus sekolah menuju UNHCR. Di dalamnya, Said Adnan duduk bersama tokoh-tokoh yang kelak menjadi rekan perjuangan, seperti Mahfud Lampoh Awe, Muzakir Hamid, Musanna Tiro, Zahidi, Akhyar, Ilham, dan Iqlil Ilyas Leube.

Selama menunggu di kamp UNHCR, ia mengisi waktu dengan kegiatan produktif namun santai. Ia ikut menyusun dan menerbitkan Tabloid Suara Aceh, media propaganda sekaligus informasi bagi komunitas Aceh.

Di sela kesibukan, ia mengajak teman-temannya bermain cabeueng (permainan tradisional), mengaji, dan memperdalam kemampuan menulis bahasa Aceh. Semua ini menunjukkan sisi intelektual dan kultural yang kuat.

Membangun Struktur dan Penggalangan Dana

Sekembalinya dari pengasingan setelah Orde Baru runtuh, Said Adnan dipercaya memimpin sebagai Gubernur GAM Wilayah Samudera Pase. Wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe menjadi jantung perlawanan, tempat ia menegakkan struktur pemerintahan sipil yang berjalan paralel dengan Republik Indonesia. Salah satu tugas krusialnya adalah memastikan logistik dan pendanaan tetap mengalir.

Majalah Gamma volume 2 Issues 33-4 yang terbit pada Oktober 2000, menyebut aktivitasnya dengan pengusaha minyak dengan nama samaran Umar Hasan. Sebuah surat perintah dari petinggi GAM, Tgk Zakaria Ahmad, menugaskannya menggalang dana dari pengusaha lokal. Said Adnan berhasil mengumpulkan uang tunai 50 juta rupiah dan satu unit mobil Taft GT.

Meski aparat dan media Jakarta menilainya sebagai pemerasan, ia menjawab sebaliknya. Dana, katanya, dikumpulkan secara ikhlas oleh masyarakat yang mendukung perjuangan. Ia menegaskan bahwa bupati, camat, hingga kepala desa turut berkontribusi, dan pemerintahannya mendapat dukungan birokrasi lokal.

Said Adnan memahami bahwa perang tak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga oleh simbol dan narasi. Pada peringatan ulang tahun GAM, 4 Desember 1999, ia mengoordinasi perayaan di Pase dengan mengibarkan bendera Bulan Bintang yang diiringi azan.

Dalam momen itu, mengutip harian Kompas terbitan 3 Desember 1999, ia membacakan amanat Wali Negara Teungku Hasan di Tiro, menegaskan rantai komando yang solid dan memosisikan dirinya sebagai perpanjangan tangan kepemimpinan di Swedia.

Merujuk Summary of World Broadcasts: Asia, Pacific Issues 3881-3893 (2000), Said Adnan juga terlibat dalam upaya diplomasi awal pada Mei 2000 sebagai anggota Joint Security Committee (komite keamanan bersama) yang terdiri dari perwakilan GAM, Pemerintah Indonesia, dan pemantau netral untuk membahas isu keamanan, pelanggaran jeda, serta menjaga stabilitas selama jeda.

Pada pertengahan 2002, ia bertemu Susilo Bambang Yodhoyono yang kala itu menjabat Menkopolhukam. Ahmad Farhan Hamid dalam Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh (2006:117), menyebut efek pertemuan itu justru membuat Said Adnan ditangkap oleh GAM. Padahal peran sentralnya dalam pertemuan tersebut melahirkan Cessation of Hostilities Agreement (COHA) atau Perjanjian Penghentian Permusuhan pada Desember tahun itu juga.

Memanfaatkan jeda tempur, ia kemudian tampil terbuka di hadapan sekitar 12 ribu orang di Meurah Meulia, Lhokseumawe, pada awal Februari 2003. Didampingi Sofyan Daud, ia lantang menyatakan bahwa kekuatan GAM telah menjangkau desa-desa dan tidak akan mundur dari tuntutan merdeka.

“Kekuatan GAM sekarang begitu luas sampai ke desa-desa. Karena itu, kami tidak akan mundur setapak pun untuk menuntut merdeka,” ucapnya, dilansir majalah Tempo 16 Februari 2003.

Pidatonya disambut tepuk tangan ribuan orang, yang letaknya hanya beberapa kilometer dari markas TNI, seakan menunjukkan bahwa GAM di Pase bukan lagi gerombolan yang bersembunyi di hutan. Keberaniannya tampil di muka umum menjelma simbol perlawanan yang membakar semangat simpatisan.

Simbol Eksistensi yang Diburu

Di Desa Matang Sijuek, Kecamatan Baktiya, sekitar 50 kilometer dari Lhokseumawe, ia memiliki markas sekaligus rumah tinggal permanen berlantai dua. Masyarakat dan media menyebutnya sebagai “Pendopo Gubernuran Wilayah Pase”.

Istilah “Pendopo” biasanya dipakai untuk rumah dinas pejabat resmi, diadopsi untuk menegaskan betapa mapannya struktur kekuasaan Said Adnan di mata masyarakat. Rumah itu menjadi simbol fisik otoritas GAM di Pase.

Pada pertengahan 2001, tekanan militer terhadap Said Adnan mencapai titik puncak. Operasi pengejaran dilakukan sistematis, menangkapnya hidup atau mati. Pada 28 Mei, pasukan TNI menggerebek Desa Jambo Timu hingga Matang Sijuek.

Said Adnan lolos, aparat hanya menemukan keluarganya. Seturut Kompas cetakan 30 Mei 2001, operasi itu menelan tiga korban jiwa yang diklaim sebagai anggota GAM, namun dibantah Abu Sofyan Daud, yang menegaskan bahwa mereka adalah warga sipil.

Ketegangan memuncak dua pekan kemudian. Sabtu malam, 9 Juni, pasukan keamanan kembali memasuki Matang Sijuek. Sekitar pukul 23.30, “Pendopo Gubernuran” milik Said Adnan terbakar habis bersama perabotannya.

Sofyan Daud menuding pembakaran itu dilakukan aparat sebagai bentuk frustrasi karena gagal menangkapnya, sementara pihak TNI menyatakan belum menerima laporan, meski mengonfirmasi penangkapan Pratu Rusli, desertir TNI sekaligus penasihat militer Said Adnan.

Rumah dan properti pribadi petinggi GAM ini dianggap sasaran sah untuk melumpuhkan moral dan logistik. Bagi Said Adnan, kehilangan markas berarti kembali hidup nomaden di hutan dan bukit, menjalani pola gerilya murni.

Memasuki 2004, harapan damai lewat COHA benar-benar pupus. Pemerintah Indonesia kadung menetapkan darurat militer di Aceh dan melancarkan operasi terpadu nan besar. Ruang gerak para petinggi GAM di Pase makin sempit. Hutan disisir, jalur logistik diputus, dan intelijen merambah hingga pelosok desa.

Pada pertengahan Januari, intelijen TNI mendapat informasi penting tentang pergerakan sekelompok gerilyawan yang mencoba keluar dari Buket Seuntang, Lhoksukon, Aceh Utara. Kelompok ini dikategorikan sebagai target bernilai tinggi.

Pasukan pemukul dari Koops TNI Satuan Tugas Bantuan segera digerakkan untuk menutup jalur pelarian dan menyergapnya. Pengepungan yang berlangsung sabar dan teliti selama tiga hari, perlahan mempersempit jaring di sekitar sasaran.

Jumat pagi, 16 Januari 2004, menjadi akhir perjalanan panjang Said Adnan. Pukul 07.05 WIB, kontak senjata pecah di Buket Seuntang. Pasukan TNI berhadapan dengan kelompok pengawalnya dalam pertempuran jarak dekat yang tidak seimbang. Enam orang berhasil melarikan diri ke hutan, sementara dua lainnya tewas.

Setelah operasi dilakukan, ditemukan dua jenazah. Yang pertama diidentifikasi sebagai M. Sufi. Dilansir Tempo 16 Januari 2004, jenazah kedua segera menarik perhatian. Ia mengenakan kacamata dan memiliki ciri khas, yakni jari kaki kanan buntung.

“Dari ciri-ciri pada tubuhnya, Iskandar merupakan Said Adnan, dan M. Sufi adalah Razali, mantan anggota Kodim Aceh Utara,” tutur juru bicara Koops TNI, Letkol CAJ Asep Sapari.

Jenazah Said Adnan kemudian dievakuasi dengan helikopter TNI ke Lhokseumawe untuk diperlihatkan kepada keluarganya. Kematian sang Gubernur Pase menjadi pukulan telak bagi moral dan struktur komando GAM, mengingat peran sentralnya sebagai administrator, penggalang dana, sekaligus simbol perlawanan.