Warga DKI Banyak Keluarkan Ongkos untuk Transportasi Pribadi

Kemenhub terus berkomitmen mewujudkan transportasi publik yang memadai untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Terbit 23 Oct 2025 19:51 WIB

Bus listrik Transjakarta mengantre sebelum memasuki Halte Transjakarta Pasar Baru, Jakarta, Rabu (1/10/2025). PT TransJakarta telah mengoperasikan sebanyak 300 unit bus listrik dan akan menambah sebanyak 200 bus listrik secara bertahap pada tahun 2025, hingga mencapai target 10.000 bus listrik pada 2030 sebagai komitmen Transjakarta untuk menyambut elektrifikasi transportasi publik. ANTARA FOTO/Muhammad Rizky Febriansyah/bay/foc.

tirto.id - Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, mengungkapkan bahwa masyarakat DKI Jakarta menghabiskan 30 persen gajinya untuk transportasi, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Angka tersebut menjadi perhatian Kemenhub untuk menciptakan transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Salah satu isu yang kita (soroti) kenapa kita perlu public transport yang terjangkau. Ternyata pendapatan (gaji) masyarakat juga untuk transportasi, mungkin sekitar 30 persen," kata Muiz di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Muiz menjelaskan bahwa pengeluaran warga yang besar untuk transportasi pribadi ini bukan hanya di Jakarta ataupun di Pulau Jawa saja, tetapi juga terjadi di luar Jawa.

Kemenhub pun membeberkan bahwa hasil riset dari Universitas Mulawarman, memperlihatkan porsi pengeluaran masyarakat untuk transportasi di Samarinda, Kalimantan Timur, mencapai 50 persen.

"Di Samarinda itu sampai 50 persen pendapatan digunakan untuk transportasi, karena di sana public transport juga belum tersedia," paparnya.

Muiz pun menegaskan bahwa biaya transportasi yang tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Muiz menegaskan bahwa Kemenhub akan terus mendorong sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan sistem transportasi perkotaan di daerahnya masing-masing.

"Maka narasi seperti inilah yang juga membuat kami di Kementerian Perhubungan, harus meyakinkan ke teman-teman di Kementerian Dalam Negeri untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap ketersediaan angkutan umum ini," tutupnya.