tirto.id - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, meminta setiap kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi sasaran penerima bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf berharap proses pemberian bansos menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki pensasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial, dengan merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan,” kata Ma'ruf dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Istana Wakil Presiden, Kamis (22/2/2024).
Ia menyoroti pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan maupun wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti bantuan beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” kata dia.
Ma'ruf menegaskan agar bantuan sosial tidak hanya menyasar kepada kelompok miskin, namun juga memberikan skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja.
“Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antar lembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja,” kata dia.
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Sosial Tri Rismaharini; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; serta para pimpinan lembaga negara terkait.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
