Wamendagri Kawal Ritual Adat Damai Perang Suku di Wamena

tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengawal langsung prosesi perdamaian konflik perang suku di Wamena yang digelar di Mapolres Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026). Penyelesaian pertikaian ditandai secara sakral melalui ritual adat patah panah.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan surat pernyataan damai yang disaksikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pernyataan damai dilakukan oleh para tokoh adat demi menjamin stabilitas pembangunan daerah.

Ribka menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh adat yang telah membuka ruang perdamaian dengan penuh kerendahan hati dan jiwa besar.

"Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata Ribka dalam keterangan resminya pada Sabtu.

Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berupa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Papua Pegunungan yang telah memilih jalan damai melalui pendekatan adat.

Sebagai perempuan adat Papua, Ribka mengaku terharu melihat penyelesaian konflik dilakukan secara adat oleh para tokoh dan masyarakat.

“Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ucapnya.

Ribka menegaskan bahwa keamanan menjadi syarat utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak akan mampu menjalankan pembangunan secara maksimal apabila kondisi keamanan tidak kondusif.

“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum berujung pada kekerasan.

Di sisi lain, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyebut perdamaian adat tersebut sebagai langkah penting untuk menghentikan siklus konflik antarsuku yang terus berulang di wilayahnya.

Ia menjelaskan bahwa tradisi patah panah merupakan bagian penting dalam penyelesaian perang adat yang diwariskan leluhur.

“Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah,” tuturnya.

Ia melanjutkan, penyelesaian konflik secara adat harus dilakukan secara utuh agar tidak memicu konflik baru di kemudian hari. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan menyiapkan regulasi melalui Perdasi dan Perdasus terkait mekanisme penyelesaian konflik adat.

Tabo juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi menyelesaikan konflik adat menggunakan uang pemerintah. Ia menilai penyelesaian adat harus kembali pada nilai-nilai budaya asli masyarakat pegunungan.

“Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai uang pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan serta melindungi generasi muda Papua Pegunungan agar tetap berakar pada budaya dan nilai adat yang diwariskan leluhur.