Wamen HAM: Penulisan Ulang Sejarah Nasional Bukan Hanya soal HAM

tirto.id - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto Sipin, buka suara soal program penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).

Menurut Mugiyanto, penulisan ulang sejarah itu ditujukan untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

“Saya pikir yang sedang ditulis itu adalah sejarah nasional, bukan sejarah pelanggaran HAM,” ujar Mugiyanto saat ditemui di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

“Yang jelas, yang dilakukan itu bukan penulisan sejarah HAM, tapi penulisan sejarah Indonesia. Itu kita mesti tahu konteksnya dan tujuannya. Dan semuanya perlu ditulis,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang akan menulis ulang sejarah terkait kasus pelanggaran HAM berat dengan narasi atau tone yang lebih positif.

Pigai menyebut bahwa penulisan ulang sejarah dengan tone positif bukan berarti menulis sejarah yang sesuai dengan keinginan pihak tertentu saja, melainkan menuliskan sejarah secara apa adanya.

“Itu artinya tidak bermaksud mempositifkan semua peristiwa. Semua peristiwa itu kan up and down, ada titik tertentu baik, titik tertentu jelek. Tapi ketika kita menulis fakta peristiwa apa adanya, itu yang namanya tone positif,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025), dikutip dari Antara.

Sementara itu, merespons pertanyaan terkait kejelasan pelanggaran HAM berat dalam buku baru sejarah, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan bahwa sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan tone yang lebih positif.

“Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah, pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata Fadli di kawasan Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025), dilansir dari Antara.