Indeks Pelanggaran Ham

Indikasi pelanggaran HAM berat dalam penanganan bencana Sumatra ditemukan lantaran adanya korban jiwa akibat keterlambatan respons pemerintah

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hingga saat ini fokus pemerintah masih berada pada proses penanganan darurat bencana.

Fadli Zon mengklaim, tudingan kasus korupsi maupun kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) disebut tak berkaitan dengan Soeharto.

YLBHI sebut Soeharto menampilkan wajah kekuasaan yang otoriter dan basah dengan jejak pelanggaran HAM berat.

KIKA menilai usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto merupakan penghianatan atas semangat reformasi.

Koalisi Masyarakat Sipil sejak awal telah menolak pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

Menurut Pigai tindak pidana korupsi yang masuk dalam pelanggaran HAM adalah yang berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat luas.

Penurunan pangkat terhadap prajurit yang melanggar hukum baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pigai mengatakan penyimpangan yang terjadi dalam program MBG bersumber dari masalah fungsi administrasi dan manajemen.

Komnas HAM akan menugaskan tim ke sejumlah dapur MBG yang bermasalah sebelum menyusun rekomendasi ke pemerintah.

PBB menyoroti adanya dugaan pelanggaran HAM di tengah aksi demonstrasi di Indonesia. Benarkah ada pelanggaran HAM dan bagaimana respons pemerintah?

Komnas HAM mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran HAM dari peristiwa meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

Arti September Hitam di Indonesia menyangkut pembunuhan Munir, tragedi Semanggi 2, dan lainnya. Kenapa tagar ini ramai di medsos setiap tahun?

Pigai menuturkan, pemblokiran rekening perusahaan yang dinilai pelanggar HAM dapat dilaksanakan setelah 2028 karena baru membuat MoU setelah 2028.

Natalius Pigai mengatakan saat ini aktor pelanggar HAM di dunia telah banyak mengalami perubahan, semula didominasi aktor negara, kini aktor non-negara.

Kasus HAM yang sebelumnya terombang ambing tanpa kejelasan putusan hukum, harus dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Mugiyanto mengatakan menemukan langsung pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi saat berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia.

Penulisan ulang sejarah untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Militerisasi ruang-ruang sipil semakin kental usai pengesahan revisi UU TNI. Apakabar reformasi?

Komnas Perempuan menilai kasus ini telah terjadi sejak lama dan membutuhkan temuan dari tim yang tak terikat dengan pihak manapun.