Prabowo Bentuk Pokja Khusus Tuntaskan 13 Kasus HAM Berat

tirto.id - Pemerintah resmi membentuk kelompok kerja (pokja) khusus guna menindaklanjuti kebuntuan penanganan 13 berkas perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang selama ini mangkrak tanpa kejelasan hukum.

Pembentukan pokja ad interim ini merupakan keputusan strategis hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto], kami diminta mem-follow up kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kami menemukan ada persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang harus dibenahi,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, seusai rapat koordinasi.

Yusril memaparkan, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah ditangani negara, empat perkara di antaranya telah bergulir hingga ke Pengadilan HAM.

Namun, seluruh putusan tersebut berujung vonis bebas lantaran unsur pembuktian pelanggaran HAM berat dinilai tidak terpenuhi, yakni peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai. Sementara itu, 13 kasus lainnya terus tertahan di persimpangan antara tahap penyelidikan dan penyidikan.

“13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, dikembalikan bolak-balik, dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya,” kata Yusril.

Deretan kasus mangkrak tersebut meliputi Peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari, Rumoh Geudong di Aceh, Penghilangan Paksa 1997–1998, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I–II, Pembunuhan Dukun Santet 1998–1999, Simpang KKA, Peristiwa Wasior, Jambu Kepok, serta Peristiwa Wamena.

Penyebab Kebuntuan dan Solusi Pokja

Yusril mengungkapkan, macetnya penanganan perkara selama ini bersumber dari ketiadaan kesamaan persepsi yuridis antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik ihwal kualifikasi unsur pelanggaran HAM berat.

Selain itu, Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan investigatif, seperti absennya hak memanggil paksa saksi atau terduga pelaku. Kondisi ini membuat berkas perkara kerap bolak-balik tanpa muara penyelesaian.

“Jadi apa yang diselidiki, diserahkan ke penyidik. Penyidik bilang ini kurang, coba kamu tindak lanjuti. Penyelidik bilang, kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini. Kalau kami penyidik, kami bisa panggil orang, kami bisa panggil paksa, kami kan penyelidik enggak bisa,” ujar Yusril menjelaskan kendala tersebut.

Untuk mengurai benang kusut ini, pokja khusus yang dibentuk akan beranggotakan unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), akademisi hukum, hingga mantan hakim.

Salah satu opsi taktis yang dikaji adalah melibatkan aparat penegak hukum sejak fase awal penyelidikan di Komnas HAM agar pemenuhan instrumen alat bukti telah selaras sejak mula.

Ketua Pokja yang juga menjabat sebagai Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa tim ad hoc ini tidak akan memperdebatkan substansi materiil perkara, melainkan fokus membereskan hambatan prosedural hukum.

“Inti persoalan yang mau kita selesaikan adalah bagaimana caranya agar perkara yang mandek ini tuntas. Fokus kita adalah membenahi prosedur hukumnya, agar bolak-balik berkas antara penyelidikan di Komnas HAM dan penyidikan di Kejaksaan ini ada titik temunya,” ujar Otto.

Tim ad hoc ini bersifat sementara. Selepas mekanisme sinkronisasi kerja antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung berjalan lancar, pokja akan dibubarkan dan kewenangan dikembalikan sepenuhnya kepada masing-masing lembaga induk.

Sikap Pemerintah Terkait Insiden Aceh

Di luar penuntasan 13 kasus masa lalu tersebut, pemerintah menegaskan membuka ruang bagi Komnas HAM untuk mengusut peristiwa baru.

Terkait insiden penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh TNI di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu (4/11/2026)—yang mengakibatkan satu warga tewas dan 13 lainnya luka-luka—Yusril menyatakan pemerintah belum menerima laporan resmi dugaan pelanggaran HAM berat.

Meskipun demikian, pemerintah memastikan tidak ada intervensi dan memberikan kebebasan penuh kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi independen.

“Pemerintah mempersilakan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan. Komnas independen, silakan menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi di sana,” kata Yusril.

“Sampai hari ini kami belum mendengar ada laporan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM yang berat,” pungkasnya.