Indeks Pelanggaran Ham Berat

Yusril pun mengeklaim bahwa Indonesia tidak mengalami tragedi pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir.

Prabowo Subianto klaim dirinya tidak pernah dendam dengan mereka yang menyebut dia pelanggar HAM berat.

Ribka memprotes Jokowi yang tak mengakui peristiwa Kudatuli masuk dalam daftar 12 pelanggaran HAM berat.

Fotografer di balik foto resmi Jokowi-Ma'ruf ini meminta Sumarsih yang kehilangan anaknya untuk menyudahi aksi Kamisan yang telah ia jalani selama 17 tahun.

Sejarah aksi Kamisan yang sudah berusia 17 tahun di Pilpres 2024.

Menurut Abdul Haris, sejak 2012-2023 jumlah korban yang telah mendapatkan surat rekomendasi sebanyak 7.122. Namun, yang diberikan pemulihan baru 700 orang. 

Genap 17 tahun dan 802 aksi dilakoni, solidaritas warga sipil tuntut keadilan negara atas impunitas dan pelanggaran HAM berat belum berhenti.

KSP sebut pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara komprehensif, menggabungkan penyelesaian yudisial dan nonyudisial.

Pengungkapan kebenaran adalah hal yang paling utama bagi para eksil yang kini tinggal di luar negeri.

Mahfud MD bakal mendengar permintaan para korban eksil 1965 dan menyampaikan hak-hak yang wajib diterima sebagai korban pelanggaran HAM berat.

Mahfud MD mengaku akan ke Amsterdam, Belanda dan Praha, Ceko berkaitan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani sebut penghancuran sisa-sisa fisik Rumoh Geudong adalah pembodohan pada publik.

Jokowi menilai Indonesia adalah negara besar sehingga wajar memiliki sejarah pelanggaran HAM.

Mahfud mengatakan pemerintah menghancurkan Rumoh Geudong di Pidei, Aceh atas permintaan warga.

Dari laporan tahunan Komnas HAM 2022, Polri menjadi instansi yang paling banyak diadukan yakni 861 laporan.

Komnas Perempuan menilai pemerintah perlu memastikan tindak lanjut nyata untuk pemulihan korban, rekonsiliasi warga terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

Mahfud memastikan Komnas HAM bersama pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah HAM berat.

Menurut Yasonna upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial masih banyak tantangannya.