Indeks Pelanggaran Ham Berat

Pengakuan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM di masa lalu tersebut tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum.

Pengakuan resmi ini semestinya hanya semata-mata ditempatkan sebagai proses awal dari suatu rangkaian penyelesaian yang menyeluruh.

Jokowi selaku Kepala Negara menyatakan pelanggaran HAM berat memang terjadi dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat. 

Demi membangun komunikasi yang baik, Komnas HAM akan membuat MoU dalam rangka koordinasi di masa mendatang.

Memasukkan pengaturan tindak pidana HAM berat dalam RKUHP dinilai kemunduran penegakan HAM di Indonesia.

Atnike sebut Mahfud MD dukung upaya Komnas HAM dorong penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat mekanisme yudisial.

Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.

Pengadilan HAM wajib menggali fakta dari pihak selain saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum.

Jaleswari sebut untuk itu dua jalur yaitu yudisial dan non-yudisial ditempuh secara paralel untuk saling melengkapi.

Terdapat 9 anggota Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat, salah satunya adalah purnawirawan TNI Kiki Syahnakri.

Apa saja kejahatan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat secara internasional? Berikut penjelasannya.

Jika kasus pembunuhan Munir gagal ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka bakal berdampak pada upaya mendapatkan keadilan.

Meski draf RUU Anti Penghilangan Paksa telah rampung, pengesahannya masih belum jelas. Desakan pun terus mengalir.

Jaleswari sebut jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi (komplementer), bukan saling menggantikan.

Mahfud menuturkan, pemerintah mengambil inisiatif membentuk tim penyelesaian HAM secara non-yudisial karena UU KKR baru memakan waktu.

Kontras memberikan tanggapan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meneken Keppres Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Komnas HAM dinilai urung menunjukkan langkah yang konkret dan signifikan menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua kemungkinan digelar satu pekan usai pelimpahan berkas ke pengadilan HAM di Makassar.

Ketua Komnas HAM menilai naiknya kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai bukti penyelesaian kasus HAM berat tergantung political will pemerintah.