Masuk tirto.idIndeks Pelanggaran Ham Berat
Kontroversi Penghancuran Rumoh Geudong & Potensi Konflik Sosial
Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani sebut penghancuran sisa-sisa fisik Rumoh Geudong adalah pembodohan pada publik.
Komnas HAM Sebut Polri jadi Instansi Paling Banyak Diadukan
Dari laporan tahunan Komnas HAM 2022, Polri menjadi instansi yang paling banyak diadukan yakni 861 laporan.
Presiden Jokowi Mulai Jalankan Rekomendasi PPHAM Usai Lebaran
Mahfud menyebut Jokowi kemungkinan akan memulai pelaksanaan rekomendasi PPHAM dari Aceh atau dari Papua.
Letjen Teguh Rumekso Pimpin Tim Pemantau PPHAM Bentukan Jokowi
Tim PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Respons Komnas Perempuan soal Pengakuan Pelanggaran HAM Berat
Komnas Perempuan menilai pemerintah perlu memastikan tindak lanjut nyata untuk pemulihan korban, rekonsiliasi warga terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.
Mahfud MD Beberkan Isi Pertemuan Jokowi & Komnas soal HAM Berat
Mahfud memastikan Komnas HAM bersama pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah HAM berat.
Soal Pelanggaran HAM Berat, Pemerintah Fokus Non-Yudisial Dulu
Menurut Yasonna upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial masih banyak tantangannya.
Amnesty Indonesia Respons Pengakuan Jokowi soal Pelanggaran HAM
Pengakuan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM di masa lalu tersebut tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum.
Agar Pengakuan Kasus HAM Berat oleh Jokowi Tak Sekadar Retorika
Pengakuan resmi ini semestinya hanya semata-mata ditempatkan sebagai proses awal dari suatu rangkaian penyelesaian yang menyeluruh.
Jokowi Sampaikan Pengakuan & Penyesalan soal Kasus HAM Berat
Jokowi selaku Kepala Negara menyatakan pelanggaran HAM berat memang terjadi dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.
Koalisi Sipil Protes Pernyataan Mahfud soal Tragedi Kanjuruhan
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat.
Usut Kasus HAM Berat, Komnas & Kejagung akan Buat MoU Koordinasi
Demi membangun komunikasi yang baik, Komnas HAM akan membuat MoU dalam rangka koordinasi di masa mendatang.
Polemik Pasal HAM Berat di RKUHP, Buat Apa UU Pengadilan HAM?
Memasukkan pengaturan tindak pidana HAM berat dalam RKUHP dinilai kemunduran penegakan HAM di Indonesia.
Komnas HAM Temui Mahfud MD Bahas HAM Berat & Isu Papua
Atnike sebut Mahfud MD dukung upaya Komnas HAM dorong penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat mekanisme yudisial.
Pelanggaran HAM Berat Masuk RKUHP, Kontras: DPR Minim Pemahaman
Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.
Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Paniai Dinilai Tidak Profesional
Pengadilan HAM wajib menggali fakta dari pihak selain saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum.
Kasus HAM Paniai, KSP: Jalur Yudisial & Non Ditempuh Secara Paralel
Jaleswari sebut untuk itu dua jalur yaitu yudisial dan non-yudisial ditempuh secara paralel untuk saling melengkapi.
Makarim Wibisono Pimpin Tim Non-Yudisial Kasus HAM Berat
Terdapat 9 anggota Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat, salah satunya adalah purnawirawan TNI Kiki Syahnakri.
Pelanggaran HAM Internasional & Apa Saja Kategori Kasus HAM Berat
Apa saja kejahatan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat secara internasional? Berikut penjelasannya.
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Kematian Munir
Jika kasus pembunuhan Munir gagal ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka bakal berdampak pada upaya mendapatkan keadilan.
