Jokowi Nilai Wajar Indonesia Punya Sejarah Pelanggaran HAM

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai permasalahan HAM berat masa lalu harus segera diselesaikan demi masa depan bangsa. Jokowi membantah penyelesaian masalah tersebut akan menegasikan penyelesaian yudisial, meski mengedepankan penyelesaian non-yudisial.

"Untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran ham berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban karena itu luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian kegiatan pelaksanaan rekomendasi non-yudisial pelanggaran HAM berat di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023).

"Pada awal Januari yang lalu saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial," imbuh Jokowi.

Jokowi bersyukur pemerintah sudah bisa merealisasikan pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa berat. Ia pun menilai pemulihan sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah untuk mencegah pelanggaran HAM berat terulang.

Jokowi sempat mendengar cerita para korban dan keluarga korban. Usai mendengar cerita tersebut, eks Wali Kota Solo itu menilai Indonesia adalah negara besar sehingga wajar terjadi pelanggaran HAM.

"Ya negara kita Indonesia ini memang negara besar. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti juga kadang-kadang peristiwanya baik, tapi juga ada yang tidak baik dan saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat menjalankan rekomendasi PPHAM demi menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada korban dan ahli waris atas kesediaan menerima sikap pemerintah.

"Semoga awal dari proses yang baik ini jadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang sudah ada, awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai dan sejahtera di atas pondasi perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan," kata Jokowi.