Indeks Pelanggaran Ham Berat
Mahfud Sebut 22 Jaksa Senior Tangani Pelanggaran HAM Berat Paniai
Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan Kejagung telah membentuk tim jaksa senior untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua.
Jokowi Dinilai Masih Tak Serius Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
KontraS menilai Jokowi & pemerintah sama sekali tidak ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Terlihat hanya lip service saja.
Kontras: Jokowi Masih Gelar Karpet Merah bagi Pelanggar HAM Berat
Presiden Jokowi dinilai masih menggelar karpet merah termasuk memberikan jabatan dan penghargaan bagi para pelanggar HAM berat.
Penyidikan Kasus Paniai dan Bayang-Bayang HAM Berat yang Tak Jelas
Peneliti ELSAM minta kejaksaan untuk serius dan memeriksa semua bukti terkait kasus HAM Paniai, termasuk memastikan aktor utama perkara itu.
Jaksa Agung Klaim Mulai Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Jaksa Agung ST Burhanuddin tak merinci kasus pelanggaran HAM berat apa saja yang ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Respons Amnesty Indonesia Soal Jampidsus Selesaikan Kasus HAM Berat
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai pernyataan itu belum bawa kemajuan sama sekali. Hanya bicara, tidak ada tindakan nyata.
Apa yang Dimaksud dengan Genosida Pengertian dan Contohnya
Sejarah genosida di Indonesia: Sekitar 40 ribu rakyat Sulawesi Selatan terbunuh karena menolak tunduk pada Belanda.
Polisi jadi Pihak Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Selama 2020
Komnas HAM mencatat paling banyak diadukan selama 2020 adalah kepolisian (758), korporasi (455) dan pemerintah daerah(276).
Dalih Pemerintah Tak Masukkan HAM Masa Lalu dalam RANHAM 2021-2025
Jaleswari klaim pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan pendekatan adhoc sehingga tak masuk RANHAM 2021-2025.
Perpres Ranham, Keluarga Korban: Kata & Tindakan Jokowi Tak Sejalan
Keluarga korban Tragedi Semanggi I kecewa karena pelanggaran HAM berat masa lalu tak masuk dalam Perpres Ranham Jokowi.
Draf Perpres HAM Jokowi: Bermula Dari Wiranto & Ditolak Korban
Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.
Desakan Sesat DPR: Tuntaskan Kasus HAM Berat Tanpa Jalur Hukum
DPR mau kasus HAM berat masa lalu diselesaikan secara non-yudisial. Usul ini mendapat penolakan keras dari korban dan aktivis.
Perpres Pemulihan HAM Dianggap Kemenangan Bagi Pelanggar HAM Berat
Pendekatan yudisial dan non-yudisial bersifat komplementer, sehingga harus ada pengungkapan kebenaran soal apa yang terjadi pada masa lalu.
Draf UKP-PPHB Dikritik: Dinilai Tak Transparan & Abaikan Hak Korban
KKPK kritik draf Perpres soal Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme non-yudisial.
'Jalan Pintas' Jokowi Selesaikan Kasus HAM Berat Tanpa Pengadilan
Pemerintah akan membentuk UKP-PPHB. Langkah melalui mekanisme non-yudisial ini disebut 'jalan pintas' untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Kasus Penggusuran Warga Pancoran Termasuk Pelanggaran HAM Berat
Warga Pancoran Buntu Gang II, Jakarta Selatan, mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian dan ormas karena enggan angkat kaki dari rumahnya.
Kejagung Siap Banding Usai Kalah Melawan Korban HAM Semanggi
Kejaksaan Agung akan menempuh upaya hukum setelah kalah gugatan di pengadilan tata usaha negara.
Pollycarpus Boleh Pergi, tapi Kisah Pembunuhan Munir Harus Abadi
Hingga akhir hayat, predikat pembunuh Munir melekat pada Pollycarpus. Kematian Polly menyisakan pertanyaan besar: Mengapa Munir dibunuh?
DPR Kritik Buruknya Koordinasi Kejagung-Komnas HAM usut Kasus HAM
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM
Indonesia Anggota DK PBB, tapi Sulit Bereskan Kasus Pelanggaran HAM
Turut serta menuntaskan pelanggaran HAM di luar negeri negeri semestinya berbanding lurus dengan penyelesaian serupa di dalam negeri.