Indeks Pelanggaran Ham Berat

Pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua kemungkinan digelar satu pekan usai pelimpahan berkas ke pengadilan HAM di Makassar.

Ketua Komnas HAM menilai naiknya kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai bukti penyelesaian kasus HAM berat tergantung political will pemerintah.

Banyak anak dari korban penghilangan paksa 1998 belum mendapat informasi secara utuh. Perlu reproduksi informasi agar keadilan bisa diraih.

Ada beberapa contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Peristiwa Talangsari adalah salah satunya.

Berikut adalah contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan Kejagung telah membentuk tim jaksa senior untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua.

KontraS menilai Jokowi & pemerintah sama sekali tidak ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Terlihat hanya lip service saja.

Presiden Jokowi dinilai masih menggelar karpet merah termasuk memberikan jabatan dan penghargaan bagi para pelanggar HAM berat.

Peneliti ELSAM minta kejaksaan untuk serius dan memeriksa semua bukti terkait kasus HAM Paniai, termasuk memastikan aktor utama perkara itu.

Jaksa Agung ST Burhanuddin tak merinci kasus pelanggaran HAM berat apa saja yang ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai pernyataan itu belum bawa kemajuan sama sekali. Hanya bicara, tidak ada tindakan nyata.

Sejarah genosida di Indonesia: Sekitar 40 ribu rakyat Sulawesi Selatan terbunuh karena menolak tunduk pada Belanda.

Komnas HAM mencatat paling banyak diadukan selama 2020 adalah kepolisian (758), korporasi (455) dan pemerintah daerah(276).

Jaleswari klaim pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan pendekatan adhoc sehingga tak masuk RANHAM 2021-2025.

Keluarga korban Tragedi Semanggi I kecewa karena pelanggaran HAM berat masa lalu tak masuk dalam Perpres Ranham Jokowi.

Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.

DPR mau kasus HAM berat masa lalu diselesaikan secara non-yudisial. Usul ini mendapat penolakan keras dari korban dan aktivis.

Pendekatan yudisial dan non-yudisial bersifat komplementer, sehingga harus ada pengungkapan kebenaran soal apa yang terjadi pada masa lalu.

KKPK kritik draf Perpres soal Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme non-yudisial.

Pemerintah akan membentuk UKP-PPHB. Langkah melalui mekanisme non-yudisial ini disebut 'jalan pintas' untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.