Masuk tirto.idIndeks Pelanggaran Ham Berat
Draf Perpres HAM Jokowi: Bermula Dari Wiranto & Ditolak Korban
Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.
Desakan Sesat DPR: Tuntaskan Kasus HAM Berat Tanpa Jalur Hukum
DPR mau kasus HAM berat masa lalu diselesaikan secara non-yudisial. Usul ini mendapat penolakan keras dari korban dan aktivis.
Perpres Pemulihan HAM Dianggap Kemenangan Bagi Pelanggar HAM Berat
Pendekatan yudisial dan non-yudisial bersifat komplementer, sehingga harus ada pengungkapan kebenaran soal apa yang terjadi pada masa lalu.
Draf UKP-PPHB Dikritik: Dinilai Tak Transparan & Abaikan Hak Korban
KKPK kritik draf Perpres soal Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme non-yudisial.
'Jalan Pintas' Jokowi Selesaikan Kasus HAM Berat Tanpa Pengadilan
Pemerintah akan membentuk UKP-PPHB. Langkah melalui mekanisme non-yudisial ini disebut 'jalan pintas' untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Kasus Penggusuran Warga Pancoran Termasuk Pelanggaran HAM Berat
Warga Pancoran Buntu Gang II, Jakarta Selatan, mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian dan ormas karena enggan angkat kaki dari rumahnya.
Kejagung Siap Banding Usai Kalah Melawan Korban HAM Semanggi
Kejaksaan Agung akan menempuh upaya hukum setelah kalah gugatan di pengadilan tata usaha negara.
Pollycarpus Boleh Pergi, tapi Kisah Pembunuhan Munir Harus Abadi
Hingga akhir hayat, predikat pembunuh Munir melekat pada Pollycarpus. Kematian Polly menyisakan pertanyaan besar: Mengapa Munir dibunuh?
DPR Kritik Buruknya Koordinasi Kejagung-Komnas HAM usut Kasus HAM
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM
Indonesia Anggota DK PBB, tapi Sulit Bereskan Kasus Pelanggaran HAM
Turut serta menuntaskan pelanggaran HAM di luar negeri negeri semestinya berbanding lurus dengan penyelesaian serupa di dalam negeri.
"Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Papua Seperti Merebus Batu"
"Penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak."
Komnas HAM Sebut Penuntasan Kasus Paniai Ajang Jokowi Tepati Janji
Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan menyatakan kini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM berat.
Berkas Kasus Paniai Dikembalikan Lagi, Kejaksaan Dinilai Tak Serius
Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.
Tragedi Trisakti dan Keadilan yang Tak Kunjung Tiba
Pada 12 Mei 1998 itu, aparat keamanan melakukan berbagai kekerasan: penembakan, pemukulan, hingga pelecehan seksual.
Mahfud MD: "Kalau Mau Demo Tolak Omnibus Law yang Konkret"
Mahfud MD menuding banyak penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja berdasarkan "gosip."
Mahfud MD Berjanji Tindaklanjuti Laporan Komnas HAM soal Paniai
Mahfud memastikan tindak lanjut kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua, dilakukan secara transparan.
Mahfud Akui Belum Baca Dokumen Resmi Tragedi Paniai dari Komnas HAM
Mahfud MD mengklaim bisa menuntaskan penanganan Tragedi Paniai dengan transparan.
Mahfud MD Klaim Belum Dapat Surat Resmi soal Kasus HAM Paniai
Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar soal kasus Paniai sampai pihaknya mendapat informasi detail dari Komnas HAM.
Moeldoko Sebut Tragedi Paniai Berdarah Bukan Pelanggaran HAM Berat
Moeldoko mengatakan Paniai Berdarah bukan pelanggaran HAM berat karena aparat hanya bereaksi. Ini berbeda dengan kesimpulan Komnas HAM.
Pemerintah Didesak Bentuk Pengadilan HAM di Papua
LP3BH Manokwari mendesak lembaga-lembaga legislatif di Papua mengajukan ke Presiden Jokowi untuk membentuk Pengadilan HAM di Jayapura, Papua.
