Indeks Pelanggaran Ham Berat

Turut serta menuntaskan pelanggaran HAM di luar negeri negeri semestinya berbanding lurus dengan penyelesaian serupa di dalam negeri.

"Penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak."

Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan menyatakan kini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM berat.

Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik ​​untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.

Pada 12 Mei 1998 itu, aparat keamanan melakukan berbagai kekerasan: penembakan, pemukulan, hingga pelecehan seksual.

Mahfud MD menuding banyak penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja berdasarkan "gosip."

Mahfud memastikan tindak lanjut kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua, dilakukan secara transparan.

Mahfud MD mengklaim bisa menuntaskan penanganan Tragedi Paniai dengan transparan.

Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar soal kasus Paniai sampai pihaknya mendapat informasi detail dari Komnas HAM.

Moeldoko mengatakan Paniai Berdarah bukan pelanggaran HAM berat karena aparat hanya bereaksi. Ini berbeda dengan kesimpulan Komnas HAM.

LP3BH Manokwari mendesak lembaga-lembaga legislatif di Papua mengajukan ke Presiden Jokowi untuk membentuk Pengadilan HAM di Jayapura, Papua.

ceritakanlah ini kepada siapapun 
sebab itu cerita belum tamat.
—Wiji Thukul (Solo, 30 Agustus 1991)

Tragedi Paniai masuk kejahatan kemanusiaan karena terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis dan terstruktur diduga melibatkan Kodam XVII/Cenderawasih.

Berdasarkan kesaksian: 14 orang disekap di Markas Kopassus, tapi hanya 9 orang yang dikembalikan pada 1998.

Selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD justru mengeluarkan pernyataan yang mengaburkan fakta soal pelanggaran HAM yang terjadi.

Komnas HAM akui bukan perkara mudah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II karena melibatkan banyak pihak.

Wiranto tak mau bicara karena ia sekarang berstatus Wantimpres.

Menurut Taufik, seorang Jaksa Agung seharusnya tidak bersandar dengan keputusan politik dalam memberikan pernyataan terkait proses penegakan hukum.

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Alissa Wahid mengimbau agar Jaksa Agung dan DPR RI mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur bahwa "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”