Indeks Pelanggaran Ham Berat

ceritakanlah ini kepada siapapun 
sebab itu cerita belum tamat.
—Wiji Thukul (Solo, 30 Agustus 1991)

Tragedi Paniai masuk kejahatan kemanusiaan karena terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis dan terstruktur diduga melibatkan Kodam XVII/Cenderawasih.

Berdasarkan kesaksian: 14 orang disekap di Markas Kopassus, tapi hanya 9 orang yang dikembalikan pada 1998.

Selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD justru mengeluarkan pernyataan yang mengaburkan fakta soal pelanggaran HAM yang terjadi.

Komnas HAM akui bukan perkara mudah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II karena melibatkan banyak pihak.

Wiranto tak mau bicara karena ia sekarang berstatus Wantimpres.

Menurut Taufik, seorang Jaksa Agung seharusnya tidak bersandar dengan keputusan politik dalam memberikan pernyataan terkait proses penegakan hukum.

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Alissa Wahid mengimbau agar Jaksa Agung dan DPR RI mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur bahwa "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”

Rekomendasi DPR RI tak boleh jadi dasar menyimpulkan tak adanya pelanggaran HAM berat dalam tragedi Semanggi I dan II.

Selama 13 tahun Aksi Kamisan digelar di depan Istana Negara, hingga saat ini pemerintahan Presiden Jokowi hanya memberikan janji kosong penuntasan pelanggaran HAM.

Komnas HAM mendesak agar Presiden Jokowi segera menjelaskan kepada publik, mengapa pelanggaran HAM yang berat stagnan dan terkesan mundur.

Haris Azhar meminta agar Jaksa Agung Burhanuddin melihat hasil penyelidikan Komnas HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Salah satu hambatan yang selalu disampaikan Jaksa Agung yakni belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Mahfud MD mengatakan keseriusannya agar 12 perkara pelanggaran HAM berat masa lalu selesai, baik itu melalui jalur hukum maupun non-hukum.

Menurut Mahfud, lambanya penyelesaian kasus HAM karena konsekuensi dari peningkatan kualitas demokrasi.

Setelah 21 tahun berlalu, pengusutan dugaan pelanggaran HAM berat di Tragedi Semanggi I masih belum dituntaskan negara.

Jaksa Agung berdalih belum adanya pengadilan ad hoc menjadi hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Menko Polhukam Mahfud MD masih memetakan masalah di kementeriannya, salah satunya terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Menkopolhukam Mahfud MD akan menuntaskan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu dengan menghidupkan lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).