Indeks Pelanggaran Ham Berat

Merespons pidato Kenegaraan Jokowi saat Sidang Tahunan MPR, Kontras mengkhawatirkan pemerintah melupakan isu serius Indonesia, salah satunya pelanggaran HAM berat

Baskara T. Wardaya S.J mengatakan, rekonsiliasi tragedi kemanusiaan 65 di tingkat lokal dan nasional sama pentingnya, meskipun tetap harus realistis.

KontraS mengingatkan ada sebanyak 17 purnawirawan yang terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu dari kubu Jokowi dan kubu Prabowo

Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai, Choirul Anam mengaku, belum tahu pihak yang menjadi pengambil kebijakan kasus Peristiwa Paniai pada 2014.

Komas Ham bakal menanggil saksi Peristiwa Paniai Papua melibatkan pemegang kebijakan soal keamanan Papua berdasar struktur komando. 

Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua berlangsung Mei-Juli 2019 oleh komisi ad hoc Komnas HAM yang telah dibentuk.

Penderitaan dan diskriminatif yang Amir rasakan puluhan tahun hanya dijawab lewat deklarasi damai yang dinilai menyalahi prosedur hukum.

Kejagung tengah mencari solusi terkait 7 kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan oleh Komnas HAM agar bisa berkembang dan tak diam di tempat.

Menurut Yusril, di zaman Jokowi tak ada pelanggaran HAM berat. Tapi, pegiat HAM bertanya balik soal penuntasan kasus masa lalu.

Komisioner Komnas HAM menyayangkan sikap Jaksa Agung yang membentuk FGD dalam membedah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak ada usaha untuk penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) secara utuh selama empat tahun terakhir.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus Novel Baswedan bukan termasuk pelanggaran HAM yang berat. Selama pemerintahan Jokowi, belum pernah ada pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM menilai tidak ada perkembangan signifikan dalam pengusutan 9 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Kejaksanaan Agung.

Sejumlah aktivis menuntut Jokowi-JK memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

"Hasil evaluasi KontraS terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK empat tahun: mereka gagal penuhi janji selesaikan kasus HAM," kata Yati.

Wiranto berjanji akan segera menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.

“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

Berkas penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada titik terang.

Komnas HAM menegaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu harus melalui jalur hukum.