Indeks Pelanggaran Ham Berat
Kasus Pelanggaran HAM Berat Diminta Tak Disampaikan ke Publik
Komisioner Komnas HAM menyayangkan sikap Jaksa Agung yang membentuk FGD dalam membedah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Yusril Akui Tak Ada Inisiatif Jokowi-JK Selesaikan Kasus HAM Berat
Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak ada usaha untuk penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) secara utuh selama empat tahun terakhir.
Kasus Novel Baswedan Dinilai Bukan Termasuk Pelanggaran HAM Berat
Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus Novel Baswedan bukan termasuk pelanggaran HAM yang berat. Selama pemerintahan Jokowi, belum pernah ada pelanggaran HAM berat.
Komnas HAM Nilai Kejagung Tidak Serius Usut Kejahatan HAM Masa Lalu
Komnas HAM menilai tidak ada perkembangan signifikan dalam pengusutan 9 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Kejaksanaan Agung.
Aktivis Desak Jokowi-JK Lunasi Janji Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Sejumlah aktivis menuntut Jokowi-JK memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Evaluasi KontraS 4 Tahun Jokowi: Pemerintah Gagal Penuhi HAM Warga
"Hasil evaluasi KontraS terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK empat tahun: mereka gagal penuhi janji selesaikan kasus HAM," kata Yati.
Pemerintah akan Bentuk Tim Gabungan untuk Selesaikan Kasus HAM
Wiranto berjanji akan segera menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Kontras Menolak Tegas Wacana Pembentukan DKN oleh Wiranto
Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.
Wiranto Klaim Kasus HAM Kelar, KontraS Tak Yakin Niat Pemerintah
“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.
Komnas HAM Usulkan Pemerintah Buat Perppu untuk Tuntaskan Kasus HAM
Berkas penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada titik terang.
Komnas Tolak Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Lewat Rekonsiliasi
Komnas HAM menegaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu harus melalui jalur hukum.
Komnas HAM Sesalkan Pernyataan Jaksa Agung
Komnas HAM menyesalkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai hasil penyelidikan lembaga itu.
Johan Klaim Jokowi Sudah 2 Kali Ingin Bertemu Pegiat Aksi Kamisan
Jokowi sudah dua kali mengupayakan bertemu dengan para pegiat Aksi Kamisan.
Jokowi Agendakan Bertemu Peserta Aksi Kamisan pada Besok
Jokowi akan bertemu dengan peserta Aksi Kamisan pada besok, 31 Mei 2018.
20 Tahun Reformasi: 10 Tuntutan Sejumlah Organisasi ke Pemerintah
Menurut Alghiffari, hambatan paling utama dalam menuntaskan agenda reformasi karena struktur politik saat ini masih diisi tokoh-tokoh Orde Baru.
20 Tahun Reformasi: Macetnya Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
Setelah 20 tahun reformasi, bangsa Indonesia masih tertatih dengan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.
Komnas HAM Bahas 4 Isu Strategis Tentang Hak Asasi Manusia
Komnas HAM juga meminta agar Komisioner tinggi HAM PBB mau membantu menyelesaikan masalah Papua.
Political Will Presiden Dibutuhkan untuk Tuntaskan Kasus HAM
Komnas HAM berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Jokowi-JK Belum Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Amnesty Internasional Indonesia menilai pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Ada yang Lebih Penting Sebelum Buat Versi Baru Film G30S PKI
Peneliti dari Human Rights Working Group (HRWG) menyarankan pemerintah menyelesaikan pengungkapan kebenaran sejarah pasca peristiwa 1965 terlebih dahulu, sebelum membuat versi baru film Penumpasan Penghianatan G30S PKI.