Indeks Pelanggaran Ham
Meski Tak Setuju, Hakim Persilakan Haris-Fatia Undang Komnas HAM
Hakim mengatakan persidangan Haris Azhar dan Fatia tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM.
KASUM Desak Negara Usut Pembunuhan Munir usai 19 Tahun Berlalu
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak Negara segera menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan aktivis dan pejuang HAM, Munir Said Thalib.
Hal yang Absen Diungkit Jokowi di Pidato Sidang Tahunan MPR 2023
Menurut Isnur, kepercayaan internasional juga tidak digunakan oleh Jokowi untuk mendorong pemajuan HAM di Asia Tenggara.
Jokowi Nilai Wajar Indonesia Punya Sejarah Pelanggaran HAM
Jokowi menilai Indonesia adalah negara besar sehingga wajar memiliki sejarah pelanggaran HAM.
Komnas HAM Minta Parpol Cermati Kriteria Sadar HAM pada Caleg
Salah satu kriteria Sadar HAM yang perlu dilakukan partai politik dalam menjaring caleg adalah tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Kontras: Tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM Tak Layak, DPR Harus Tolak
Kontras menilai tiga calon Hakim Ad Hoc HAM yang diajukan KY tidak ada yang memenuhi kualifikasi. Karena itu, Komisi III DPR harus menolak ketiganya.
OPM Tak Peduli Isu Darurat Sipil yang Dilontarkan Pimpinan DPR
Jika status darurat sipil diterapkan di Papua maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena kepemilikan wewenang yang semakin besar.
Absennya "Komisi Rettig" Bikin Kejahatan HAM Berat Makin Pelik
Komnas HAM sejak lama menyarankan KKR sebagai solusi pengungkapan kejahatan HAM masa lalu. Sampai sekarang, tim itu belum juga terbentuk.
Amnesty Indonesia Respons Pengakuan Jokowi soal Pelanggaran HAM
Pengakuan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM di masa lalu tersebut tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum.
Mahfud MD: Penyelesaian Kasus HAM Berat secara Yuridis Tetap Ada
Pemerintah tidak akan mengambil langkah strategis dalam upaya penyelesaian HAM berat secara yuridis.
PBHI Sindir Mahfud soal Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat
PBHI menyarankan Mahfud MD bekerja di bawah naungan Polresta Malang saja ketimbang jadi Menko Polhukam.
Mahfud: Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Tidak Dihapus
Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menghapus proses yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Besok, DPR Panggil AMMAN Mineral soal Dugaan Pelanggaran HAM
DPR bakal memanggil PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) kedua, Rabu (14/12/2022).
Komnas HAM: Vonis Bebas Terdakwa Paniai Pupuskan Harapan Korban
Komnas HAM melihat proses penyidikan dan penuntutan tidak transparan serta tidak melibatkan saksi korban.
Wapres Minta Yudo Margono Petakan Keamanan di DOB Papua
Wapres Ma'ruf Amin memastikan akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Datangi Komnas HAM
KontraS berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa segera membentuk tim penyelidikan ad hoc dalam tragedi Kanjuruhan.
Pelanggaran HAM Berat Masuk RKUHP, Kontras: DPR Minim Pemahaman
Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.
Komnas HAM Tegur Polisi soal Penangkapan Mahasiswa Penolak G20
Atnike menilai penangkapan mahasiswa tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang telah diatur oleh undang-undang.
Laporan UPR Pemerintah Bertolak Belakang dengan Kenyataan
Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Komnas HAM Serahkan Laporan Tragedi Kanjuruhan ke Mahfud MD
Mahfud mengaku sudah memahami isi laporan Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan. Ia akan menyampaikannya ke Presiden Jokowi.