Indeks Pelanggaran Ham

Pelanggaran HAM muncul karena penegakan hukum belum mencakup keseluruhan pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada Tragedi Kanjuruhan.

Penggunaan gas air mata di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebih yang dilarang dalam Pasal 19 aturan FIFA.

Komnas HAM menyebut penembakan gas air mata tidak hanya dilakukan oleh satuan Brimob, tetapi juga Sabhara.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak penyelidikan terkait penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur.

Contoh pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan adalah politik apartheid di Afrika Selatan. Di dalam sistem ini, manusia dibedakan atas warna kulit.

Sutisna Sawati jadi ketua majelis, didampingi Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu dan Sofi Rahma Dewi.

Jaleswari sebut jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi (komplementer), bukan saling menggantikan.

Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Presiden Jokowi mengeklaim pemenuhan hak sipil dan politik rakyat Indonesia dijamin oleh pemerintah.

Indikasi obstruction of justice di kasus Brigadir J ditemukan Komnas HAM tak hanya ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penembakan saja.

Indikasi pelanggaran HAM berkaitan dengan menghalangi proses hukum: penghilangan atau perusakan barang bukti terkait kematian Brigadir J.

Dalam Sidang Tahunan PBB, Indonesia tidak disebut dalam daftar 49 negara yang memiliki kasus pelanggaran HAM.

KontraS mencatat ada 31 dari 33 kandidat tidak layak menjadi hakim HAM. Padahal, MA mencari setidaknya 12 kandidat hakim HAM.

Kontras menilai pengesahan UU DOB Papua bentuk pemaksaan kehendak pemerintah dan DPR.

Koalisi sipil khawatir pemekaran wilayah Papua melanggengkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Tragedi Paniai terjadi pada 2014 dan sesudah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga bisa diadili pada Pengadilan HAM.

KontraS mendesak pansel untuk meninjau secara cermat calon anggota Komnas HAM yang memiliki latar belakang bermasalah.

Jenderal Andika Perkasa meminta para korban tidak takut mengungkapkan kasus kerangkeng manusia di Langkat.

Kejaksaan akan melakukan pelimpahan perkara tahap II terhadap tersangka yang diduga berprofesi sebagai perwira TNI.

KPK mengklaim tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam dalam proses peralihan pegawai menjadi ASN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.