tirto.id - Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Wiranto, mengaku heran dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan kepadanya dan Prabowo. Isu tersebut kerap muncul tiap perhelatan pemilihan umum (pemilu).
Wiranto memandang isu itu sebagai upaya pembunuhan karakter dirinya dan Prabowo.
"Saya sendiri merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya Pak Prabowo selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan character assassination," kata Wiranto dalam keterangan video yang diterima awak media, Senin (11/12/2023).
Wiranto mengatakan perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat diukur dan dinilai dengan norma hukum saat itu sesuai kondisi sosial politik.
Wiranto mengklaim, menjadi tidak relevan dan adil, serta tidak benar ketika keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum dengan kondisi sosial politik dengan situasi negara saat ini, bahkan dijadikan kampanye hitam menjelang pemilu.
Wiranto mengatakan dirinya selaku mantan Panglima TNI menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit selalu bertumpu kepada jiwa sapta marga. Ia menyebut prajurit yang telah disumpah tak mungkin melanggar ikrar.
"Sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai bhayangkari negara dan itu tidak pernah kita ingkari," tutur Wiranto.
Dalam keterangan terpisah, Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, memastikan capres Prabowo Subianto tidak terbukti secara hukum melakukan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Menurut Pigai, hal itu didasari hasil penyelidikan Komnas HAM. Pigai juga menegaskan satu-satunya institusi yang berhak melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM hanya Komnas HAM.
"Hasil penyelidikan Komnas HAM sampai hari ini dan saya sudah baca nama Prabowo tidak ada dalam kesimpulan dalam kasus itu sebagai orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Pigai di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).
Lebih dari itu, Pigai mengatakan semua capres peserta Pilpres 2024, baik Prabowo, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bersih dari kasus pelanggaran HAM.
"Itu artinya bahwa nama Prabowo tidak ada. Berarti baik Prabowo, Ganjar maupun juga Anies sama-sama clear dan bersih," tutur Pigai.
Dia menuding siapa pun orang yang mengaitkan Prabowo dengan kejahatan HAM merupakan bagian dari kekerasan verbal dan ujaran kebencian. Dia juga memandang orang yang menyebut Prabowo pelaku pelanggaran HAM berat karena hanya untuk kepentingan politik sesaat.
"Karena itu kalau ada yang menyebut Pak Prabowo sebagai pelaku kejahatan masa lalu, maka itu verbal violence [kekerasan verbal], hate speech, dan itu sebuah penghinaan," tegas Pigai.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengakui dirinya pernah berhadap-hadapan dengan Prabowo semenjak masih berstatus aktivis mahasiswa. Namun, setelah 25 tahun reformasi, mereka kini memilih untuk bersatu.
"Dulu tahun 1998, kami di sini merasa sedang memenuhi panggilan sejarah untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bebas, Indonesia demokratis. Dulu Pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya untuk menjaga Indonesia," kata Budiman.
Menurut Budiman, aktivis sejatinya menginginkan Indonesia menjadi lebih kuat karena tantangan global yang mengharuskan untuk bersatu lewat hilirisasi dan reformasi agraria.
Ia mengatakan komitmen HAM harus diletakkan dalam kerangka membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera, anak-anak lebih sehat, akses informasi tidak diganggu, dan tidak terjebak pada disinformasi.
"Bagi kami, HAM ke depan adalah HAM untuk memastikan ruang publik, infrastruktur untuk masyarakat, pendanaan untuk masyarakat, informasi dan data serta pengetahuan untuk masyarakat," ucap Budiman.
Budiman merasa Prabowo dan Gibran adalah representasi keberlanjutan maupun penyempurnaan dari apa yang sudah dibangun 25 tahun lalu. Isu pelanggaran HAM yang telah berlangsung puluhan tahun silam telah diselesaikan secara politik dan hukum.
"Secara politik, Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati tahun 2009. Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik," terang Budiman.
Ia juga menyebut Prabowo sudah dua kali menjadi peserta capres. Artinya, kata dia, secara hukum Prabowo tidak terbukti sebagai pelaku kriminal.
"Dan secara politik, beliau sudah jadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang. Untuk itu kami merasa tantangan kami menjadi semakin berat, dan butuh banyak persatuan," tutup Budiman.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fahreza Rizky
