tirto.id - Partai Demokrat mengklarifikasi soal tidak adanya janji penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sudah berjalan oleh presiden sebelumnya. Menurutnya, presiden dan wakil presiden terpilih tinggal melanjutkannya.
Herman juga mengklaim program penyelesaian pelanggaran HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo sudah baik. Dengan demikian, kata dia, Prabowo-Gibran tak perlu memasukkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam visi-misinya.
Menurut Herman, apa yang ditampilkan dalam visi dan misi harus sesuatu yang menjadi harapan dan keinginan rakyat saat ini.
"Itu bukan hanya mencantumkan keinginan capres dan cawapres. Itu adalah keinginan rakyat. Keinginan masyarakat yang ditampung kemudian ini dijadikan visi dan misi Pak Prabowo dan Gibran," kata Herman di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Herman mengatakan apa yang sudah berjalan oleh pemimpin sebelumnya tinggal dilanjutkan. Dia juga mengatakan sesuatu yang dianggap baru dan menjadi harapan rakyat, apalagi perhatian khusus terhadap generasi Z dan kaum milenial, menjadi skala prioritas.
"Nah oleh karenanya visi dan misi ini menampilkan sesuatu yang baru, pangan misalkan. Dalam situasi pangan dunia yang sekarang begitu memiliki potensi masalah ke depan ini jadi skala prioritas," kata Herman.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Gilang Ramadhan
