Indeks Pelanggaran Ham

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menghapus proses yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

DPR bakal memanggil PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) kedua, Rabu (14/12/2022).

Komnas HAM melihat proses penyidikan dan penuntutan tidak transparan serta tidak melibatkan saksi korban.

Wapres Ma'ruf Amin memastikan akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran HAM di Papua.

KontraS berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa segera membentuk tim penyelidikan ad hoc dalam tragedi Kanjuruhan.

Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.

Atnike menilai penangkapan mahasiswa tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang telah diatur oleh undang-undang.

Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Mahfud mengaku sudah memahami isi laporan Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan. Ia akan menyampaikannya ke Presiden Jokowi.

Pelanggaran HAM muncul karena penegakan hukum belum mencakup keseluruhan pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada Tragedi Kanjuruhan.

Penggunaan gas air mata di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebih yang dilarang dalam Pasal 19 aturan FIFA.

Komnas HAM menyebut penembakan gas air mata tidak hanya dilakukan oleh satuan Brimob, tetapi juga Sabhara.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak penyelidikan terkait penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur.

Contoh pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan adalah politik apartheid di Afrika Selatan. Di dalam sistem ini, manusia dibedakan atas warna kulit.

Sutisna Sawati jadi ketua majelis, didampingi Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu dan Sofi Rahma Dewi.

Jaleswari sebut jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi (komplementer), bukan saling menggantikan.

Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Presiden Jokowi mengeklaim pemenuhan hak sipil dan politik rakyat Indonesia dijamin oleh pemerintah.

Indikasi obstruction of justice di kasus Brigadir J ditemukan Komnas HAM tak hanya ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penembakan saja.

Indikasi pelanggaran HAM berkaitan dengan menghalangi proses hukum: penghilangan atau perusakan barang bukti terkait kematian Brigadir J.