Indeks Pelanggaran Ham

Kontras menilai pengesahan UU DOB Papua bentuk pemaksaan kehendak pemerintah dan DPR.

Koalisi sipil khawatir pemekaran wilayah Papua melanggengkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Tragedi Paniai terjadi pada 2014 dan sesudah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga bisa diadili pada Pengadilan HAM.

KontraS mendesak pansel untuk meninjau secara cermat calon anggota Komnas HAM yang memiliki latar belakang bermasalah.

Jenderal Andika Perkasa meminta para korban tidak takut mengungkapkan kasus kerangkeng manusia di Langkat.

Kejaksaan akan melakukan pelimpahan perkara tahap II terhadap tersangka yang diduga berprofesi sebagai perwira TNI.

KPK mengklaim tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam dalam proses peralihan pegawai menjadi ASN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mahfud MD menegaskan keberadaan aplikasi PeduliLindungi justru untuk melindungi HAM secara komunal, bukan individual.

Ada lebih dari 20 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada istri dan anak Bupati Langkat Nonaktif.

Merujuk temuan Komnas HAM tentang adanya kekerasan dan penganiayaan dalam aktivitas kerangkeng manusia, LBH Medan desak Terbit diadili di Pengadilan HAM.

Pemerintah janji akan tegas melakukan proses penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran HAM dalam insiden penolakan tambang di Desa Wadas.

Ada beberapa contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Peristiwa Talangsari adalah salah satunya.

Berikut adalah contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Paian Siahaan, salah satu orang tua korban makin merasa diabaikan negara. Terlebih ia dan keluarga korban lain sudah berkali-kali dijanjikan Jokowi.

Berikut adalah contoh bentuk pelanggaran hak warga negara, baik di bidang hukum, ekonomi dan HAM.

KontraS menilai Jokowi & pemerintah sama sekali tidak ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Terlihat hanya lip service saja.

Tragedi Trisakti adalah salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang penyelesaian hukumnya jalan di tempat.

Pemerintah masih enggan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, sebabnya ada ketakutan dari parpol soal pelanggaran HAM di masa lalu.

Pemerintah lagi-lagi menggulirkan wacana untuk meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. Wacana itu makin kabur hingga saat ini.

Sejak 1965 ada lebih dari 30.000 orang dihilangkan paksa. Negara mengabaikan keluarga korban dengan belum menuntaskan ratifikasi anti-penghilangan paksa.